Kabarindo24jam | Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor gencar melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Sejumlah upaya dilakukan agar nantinya tercipta sistem yang bisa mencegah dini tindak pidana korupsi, khususnya di lingkup Pemkot di bawah kepemimpinan Wali Kota Dedie A Rachim dan Wakilnya, Jenal Mutaqin.
Salah satu yang dilakukan melalui Inspektorat Kota Bogor yang melaksanakan Diseminasi Fraud Control Plan (FCP) dan Penegakan Integritas di lingkungan Pemkot Bogor. Diseminasi ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Pemkot Bogor berkomitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Eko Prabowo, secara resmi membuka kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 29–30 Juli 2025. Menurut Eko, kegiatan ini merupakan inisiasi Inspektorat dalam rangka pencegahan korupsi, sekaligus upaya untuk mencapai target Monitoring Center for Prevention (MCP) sesuai amanat undang-undang dan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menegaskan, inisiasi seperti ini harus terus digalakkan agar capaian yang sudah baik dapat terus ditingkatkan. “Kegiatan ini merupakan inisiasi yang bagus dari Inspektorat Kota Bogor. Untuk hasilnya nanti akan diumumkan secara resmi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK, Jika Kota Bogor berhasil memperoleh skor antara 78 sampai 80, maka itu akan menjadi yang tertinggi di Jawa Barat,” kata Eko.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Pemkot Bogor semakin berupaya keras untuk meningkatkan skor SPI pada tahun 2025, dengan target minimal 78 agar masuk kategori Terjaga. Secara umum, upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Bogor menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan SPI KPK tahun 2024, Kota Bogor meraih skor 77,54 yang masuk dalam kategori Waspada dan jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 71,53. Sementara itu, indeks MCP Kota Bogor tahun 2024 mencapai 90,51, juga melampaui rata-rata nasional sebesar 76.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, KPK telah merumuskan sejumlah rekomendasi strategis bagi Kota Bogor, antara lain intensifikasi sosialisasi dan kampanye antikorupsi, pencegahan penyalahgunaan anggaran, perbaikan proses promosi dan mutasi pegawai serta penjaminan kejelasan informasi mengenai standar dan prosedur layanan.
Kepala Inspektorat Kota Bogor, Irwan Riyanto, menekankan bahwa nilai MCP dan SPI harus menjadi satu kesatuan dalam pengukuran integritas dan kinerja pemerintah daerah. Ia berharap Kota Bogor dapat menjadi yang pertama di Jawa Barat yang berhasil meraih predikat Terjaga.
“Kita ingin mengejar target MCP dan SPI, di mana di Provinsi Jawa Barat belum ada satu daerah pun yang mencapai kategori Terjaga. Semoga tahun 2025 ini Kota Bogor bisa mendapatkannya,” tutur Irwan.
Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Bogor, Jimmy Hutapea, dalam laporannya menyebutkan bahwa hari pertama kegiatan diisi dengan topik nilai-nilai integritas dalam konteks pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara pada hari kedua akan dilakukan penguatan terhadap kepedulian komunitas dan penilaian risiko kecurangan.
Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan kesamaan pemahaman dan komitmen, terutama di level pimpinan perangkat daerah, dalam membangun budaya organisasi yang antikorupsi, responsif terhadap risiko, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. (Man/*)
