Kabarindo24jam.com | Jakarta – Desakan untuk melakukan transformasi dan reformasi terhadap institusi Polri dan TNI terus mengalir dan semakin menguat. Salah satunya yang terkini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pemenang pemilu legislatif 2024, yang menjadikan reformasi Polri dan TNI sebagai salah satu poin rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 di Jakarta.
“Tranformasi dan reformasi ini sangat penting untuk memastikan kedua lembaga tersebut tetap berada pada jalur profesionalisme dan tidak terseret dalam arus politik praktis,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Jamaluddin Idham saat membacakan poin Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Dia menyatakan, PDIP melihat bahwa Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan ikut atau terlibat dalam instrumen kekuasaan. “Rakernas I PDIP mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek,” tegas Jamaluddin.
Dalam dokumen tersebut, PDIP juga mengusulkan penguatan mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Kompolnas sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
“Bagi PDIP, pembersihan institusi dari kepentingan politik adalah harga mati. Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan ‘dwifungsi’ jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personil Polri yang bertugas di akar rumput untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya,” lanjut Jamaluddin.
Terkait dengan institusi TNI, PDIP merekomendasikan agar TNI tetap menjadi tentara profesional yang menjunjung tinggi amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis. “Rakernas I mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (Berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis kajian ancaman riil tanpa didikte pasar global,” kata Jamaluddin.
Selain itu, Jamaluddin menuturkan, PDIP mendesak penguatan mekanisme organisasi berbasis meritokrasi dan senioritas guna menjaga soliditas internal. “Dalam aspek tata kelola internal, Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur untuk menjaga soliditas TNI,” ujarnya.
“Selain itu juga, menjaga loyalitas tunggal kepada Konstitusi. Termasuk, jamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sepadan dengan risiko pengabdian mereka di medan tugas,” imbuh Jamaluddin seraya menutup pernyataannya. (Cok/*)
