Kabarindo24jam.com | Jakarta – Dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang kembali menerpa BUMN. Kali ini, Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia, anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, didesak mundur usai dilaporkan terlibat langsung dalam penunjukan vendor ilegal dan penggelembungan harga proyek bahan bakar industri (BBM B30) di Meulaboh, Aceh, tahun 2022. Kasus ini bahkan dinilai menjadi bukti arogansi kekuasaan yang kian liar dalam tubuh BUMN.
Laporan resmi terkait skandal ini telah disampaikan oleh mantan karyawan PT Jasa Armada Indonesia, Ariyanti Watimena, kepada Wakil Presiden RI melalui kanal aduan Lapor Mas Wapres pada 4 Maret 2025 lalu. Dalam surat bernomor B-61/SWP/D-3/DM.03/03/2025 tertanggal 12 Maret 2025 yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian BUMN, Ariyanti mengungkap adanya indikasi kuat permainan harga dan suap dalam proyek pengadaan BBM yang dimenangkan oleh perusahaan bernama PT Dian Permata Abadi.
Yang lebih mengejutkan, menurut pengadu, perusahaan pemenang tender tersebut tidak terdaftar secara resmi, namun tetap ditunjuk secara langsung oleh Dirut PT Jasa Armada Indonesia. Ini bentuk nyata dari arogansi kekuasaan yang mencolok mata. Penunjukan vendor ilegal dengan harga yang digelembungkan adalah bentuk kesengajaan yang merugikan perusahaan dan negara.
Lebih jauh, ditegaskan bahwa Ariyanti mengetahui secara rinci semua transaksi internal yang terjadi dalam proyek tersebut. Ia pun menyayangkan lambannya tindak lanjut dari pihak Wakil Presiden RI yang terkesan membiarkan laporan serius ini menguap begitu saja. Salahsatu narasumber yang kami hubungi, Firgantoro, aktivis sebuah LSM, menyatakan kekecewaanya terhadap masalah ini.
“Saya kecewa karena tak ada tanggapan tegas. Seolah-olah ada pembiaran dari Wapres Gibran Rakabuming Raka terhadap dugaan korupsi yang merugikan negara,” tuturnya.
Deretan Masalah Pelindo Kian Panjang
Masalah di tubuh Pelindo tampaknya bukan cuma soal skandal korupsi. Aksi lemahnya manajemen juga kembali terlihat saat kemacetan parah melumpuhkan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada April 2025. Penyebabnya? Gangguan sistem di pintu masuk pelabuhan yang tidak kunjung diperbaiki, sehingga membuat antrean kendaraan logistik mengular hingga berjam-jam.
Macet terjadi disinyalir karena sistem error di pintu masuk pelabuhan. Kendaraan tidak bisa masuk karena kartu tidak terbaca, dan ini tidak kunjung dibenahi. Petugas pelabuhan Tanjung Priok menyebut, penumpukan juga terjadi di Jakarta International Container Terminal (JICT) dan New Priok Container Terminal One (NPCT1) akibat jadwal bersamaan kapal induk menjelang libur panjang.
Kondisi ini menambah daftar panjang ketidakbecusan yang terjadi di lingkungan Pelindo. Dari skandal penunjukan vendor siluman, penggelembungan harga, dugaan suap, hingga buruknya manajemen operasional di lapangan, publik pun mulai kehilangan kepercayaan.
Mendesak Pemberhentian Segera
Melihat deretan masalah yang muncul,Firgantoro menilai sudah saatnya Dirut PT Jasa Armada Indonesia dicopot dari jabatannya. Tidak hanya karena skandal BBM, tapi juga karena kegagalan mengelola sistem logistik nasional yang vital.
“Jika pemerintah, khususnya Wapres Gibran, tidak segera bertindak, ini akan jadi preseden buruk. Kesan pembiaran terhadap korupsi akan menghancurkan citra BUMN,” sambungnya.
Firgantoro pun kembali menegaskan harapannya agar laporan yang telah di ajukan tak dianggap angin lalu. Ia meminta agar pelaku penyalahgunaan jabatan diusut tuntas dan diberi sanksi tegas. “Jangan sampai laporan ini dikubur. Saya harap Wapres RI menunjukkan ketegasannya dan tidak membiarkan Pelindo jadi sarang korupsi,” tegasnya.
Kini, masyarakat menunggu sikap tegas pemerintah. Apakah Dirut PT.Jasa Armada Indonesia akan diberhentikan? Ataukah kasus ini hanya akan menjadi lembaran baru dalam daftar panjang laporan yang diabaikan? (Ls*/)
