Kabarindo24jam.com,Jakarta — Isu legalisasi judi dan kasino kembali menggeliat di tengah riuhnya wacana reformasi pendapatan negara. Tak lagi hanya bisik-bisik, ide kontroversial ini kini bergema lantang dari dalam gedung parlemen.
Pemicunya datang dari Anggota Komisi XI DPR RI, Galih Kartasasmita, yang secara terbuka mengusulkan agar pemerintah membuka opsi penerimaan negara nonkonvensional—salah satunya lewat legalisasi kasino. Dalam rapat resmi dengan kementerian terkait, Galih menyatakan bahwa Indonesia terlalu bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA) dan perlu segera mencari alternatif pemasukan jangka panjang.
“Kalau kita terus bergantung pada SDA, kita akan rentan. Lihat saja Uni Emirat Arab, mereka dulu seperti kita. Tapi begitu krisis minyak datang, mereka banting setir. Sekarang pemasukan utamanya bukan dari minyak lagi,” tegas Galih.
Wacana ini sontak memantik reaksi publik. Bukan hanya karena menyentuh isu sensitif, tetapi juga karena sejarah panjang perjudian di Jakarta. Di masa lalu, praktik serupa pernah dilegalkan saat Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur DKI. Kasino kala itu dimanfaatkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kebijakan itu kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat, dan perjudian kembali dinyatakan ilegal.
Ketika ditanya apakah Jakarta akan kembali membuka lembaran lama itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih irit bicara. Alih-alih menanggapi substansi, ia mengalihkan fokus ke agenda infrastruktur kota.
“Jakarta sekarang khasnya ‘gali-gali’. Gali sungai, gali trotoar, yang memang hari ini harus digali,” ujar Pramono di sela kunjungannya ke Kelapa Gading, Senin (19/5).
Sikap dari Pemprov DKI memicu spekulasi. Sebagian pihak menilai pemerintah daerah masih berhitung dengan cermat: antara moral, legalitas, dan potensi miliaran rupiah yang bisa digelontorkan dari legalisasi industri kasino.
Di sisi lain, usulan ini membuka perdebatan lama tentang apakah negara harus membuka pintu pada praktik yang selama ini dianggap tabu demi meningkatkan pendapatan?
Polemik ini tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Dan kini rakyat menanti, apakah wacana ini akan menjadi sekadar lontaran, atau benar-benar disusun menjadi langkah konkret di tengah kebutuhan negara yang makin mendesak akan diversifikasi pendapatan.
