Kabarindo24jam.com | Bogor – Evaluasi terhadap kinerja Direksi Perumda Air Minum Tirta Pakuan periode 2021-2025 yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada akhir Oktober 2025 lalu, memunculkan kritik dari sejumlah kalangan. Kritik mencuat lantaran evaluasi kinerja Direksi Perumda Tirta Pakuan oleh Pemkot Bogor dianggap ‘sesuatu’ yang salah.
Terlebih, hasil evaluasi tersebut menyiratkan rasa puas Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim terhadap kinerja Direksi selama periode 2021-2025. Hal itu menimbulkan spekulasi bahwa Pemkot Bogor akan mempertahankan Direksi yang meliputi Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik untuk melanjutkan periode kedua.
Pemerhati Masalah Pembangunan dan Kebijakan Publik dari Lembaga Studi Vinus Bogor Raya, Yusfitriadi menyebut evaluasi tersebut semestinya dilakukan oleh pihak eksternal. Sebab, evaluasi itu menyangkut audit kinerja, audit keuangan, dan audit perencanaan bisnisnya.
Dengan Demikian, bi;a audit dilakukan oleh pihak pemerintah daerah maka berpotensi ditunggangi oleh kepentingan politik, terjadinya like and dislike, dan jauh dari objektivitas. Sehingga tidak mendapatkan kondisi yang sebenarnya saat ini terjadi di tubuh perusahaan penyedia air bersih tersebut.
“Wali Kota Bogor menyampaikan puas atas kinerja Direksi Perumda Tirta Pakuan. Tapi Pemkot sebagai pemilik dan pemegang saham, sehingga keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dikontribusikan untuk Pemkot Bogor. Jadi saya melihat ada muatan politis, seperti ada sesuatu yang ditutupi,” jelas Yusfitriadi dalam pernyataannya di Cibinong, Kamis (6/11/2025).
Perusahaan daerah air minum, termasuk Tirta Pakuan, selama ini dilihat tidak memberikan kontribusi keuntungan yang signifikan terhadap pemerintah kota, karena permasalahan sangat mungkin salah kelola dan disorientasi bagi para direksi dan pengawasnya. “Yang ada setiap tahun hanya meminta penyertaan modal dari pemerintah kota,” ucapnya.
Akademisi yang aktif menyoroti masalah sosial politik ini juga mengkritisi pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) oleh Perumda Tirta Pakuan. Yusfitriadi menyebut sering kali sumber air yang melimpah malah diperjualbelikan kepada perusahaan lain. Sehingga berpotensi terjadinya fenomena kekurangan air.
“Padahal sumber-sumber air yang ada di Bogor sangat melimpah, dan saya melihat bahwa sangat mungkin diperjualbelikan kepada perusahaan lain demi mendapatkan keuntungan material instan dan sesaat. Sedangkan warga terdampak karena kekurangan air,” jelasnya.
Yusfitriadi juga menilai jika nanti pemilihan Direksi digelar melalui Panitia Seleksi, tidak menutup kemungkinan di antara Direksi yang saat ini menjabat masih ada yang dipertahankan. Sebab, Wali Kota Dedie A Rachim sudah menyatakan puas atas kinerja direksi Tirta Pakuan. Ditambah lagi, penilaian dan evaluasi dilakukan sendiri oleh Pemkot Bogor, bukan pihak eksternal.
Terkait dengan munculnya petisi karyawan Perumda Tirta Pakuan yang menuntut Wali Kota Bogor menggelar pemilihan direksi secara terbuka, Yusfitriadi menilai ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sebab kalau memang baik-baik saja, tidak mungkin muncul petisi yang dibuat oleh karyawannya sendiri.
“Jadi, saya melihat rekrutmen untuk direksi dan pengawas baru memang harus dilakukan, tetapi pemerintah harus betul-betul melihat dari segala aspek dan juga harus objektif, jangan ada kepentingan atau unsur lain dalam seleksi direksi itu,” imbuh dia. (Man/*)
