Kabarindo24jam.com | Banda Aceh – Mantan Anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, menyoroti ketimpangan fiskal yang dialami daerahnya. Menurutnya, meski Aceh menyumbang penerimaan besar bagi negara dari sektor sumber daya alam (SDA), pembangunan yang kembali ke daerah tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat maupun luas wilayah Aceh.
“Aceh ini kaya gas, minyak, hasil perkebunan, dan sumber daya lainnya. Tapi faktanya, yang masuk ke kas daerah tidak seimbang dengan apa yang diambil pusat. Uang besar dari PPN dan SDA habis untuk program-program pusat yang tidak jelas arah dan tidak sesuai kebutuhan rakyat Aceh,” ujar Fachrul Razi, Kamis (21/8/2025).
Infrastruktur Masih Tertinggal
Fachrul mencontohkan, hasil gas Arun hingga perkebunan sawit Aceh selama puluhan tahun menjadi penyumbang devisa negara. Namun, infrastruktur dasar di banyak kabupaten/kota masih jauh dari memadai.
“Bayangkan, luas wilayah Aceh lebih besar daripada Jawa Tengah. Tapi jalan, listrik, jaringan internet, dan irigasi di desa-desa kita jauh tertinggal. Ini bukti pembangunan tidak seimbang,” katanya.
Ia menilai formula transfer dana ke daerah selama ini lebih menitikberatkan pada jumlah penduduk, bukan luas wilayah atau kontribusi SDA. Kondisi tersebut, kata dia, membuat Aceh yang luas dan kaya hasil bumi justru mendapat porsi anggaran tidak memadai.
Rasa Ketidakadilan di Masyarakat
Menurut Fachrul, ketidakadilan fiskal ini menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Rakyat Aceh bertanya-tanya, kenapa hasil bumi diangkut ke Jakarta, tapi kita masih miskin, pengangguran tinggi, infrastruktur terbatas. Ini persoalan serius,” tegasnya.
Usulan Perubahan Kebijakan
Sebagai solusi, Fachrul mengusulkan pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan bagi hasil dan transfer dana ke daerah.
“Minimal 20 sampai 30 persen PPN dari transaksi di Aceh harus kembali ke APBA. Itu lebih adil, karena bisa langsung digunakan untuk membangun jalan lintas kabupaten, irigasi sawah, listrik desa, dan internet gampong,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan otonomi fiskal Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Aceh punya kekhususan, punya dasar hukum untuk mengatur lebih luas fiskalnya. Tapi implementasi masih lemah, karena pusat tetap memegang kendali penuh. Ini harus diperjuangkan,” tutup Fachrul Razi.
–
