Kabarindo24jam.com | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya membeberkan rincian gaji dan tunjangan terbaru anggotanya usai pemangkasan sejumlah fasilitas menyusul desakan publik dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Meski beberapa pos tunjangan dipotong, setiap legislator tetap mengantongi take home pay (THP) Rp65,59 juta per bulan.
Informasi tersebut disampaikan Pimpinan DPR melalui keterangan tertulis usai konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 5 September 2025. Dalam dokumen resmi bertajuk Hak Keuangan Anggota DPR, angka yang tercantum berbunyi tegas:
“Take Home Pay (THP): Rp65.595.730.”
Rincian Gaji Melekat
Rincian yang diterima setiap anggota DPR terdiri dari gaji pokok dan tunjangan jabatan melekat sebesar Rp16,77 juta, meliputi:
-
- Gaji pokok Rp4.200.000
- Tunjangan suami/istri Rp420.000
- Tunjangan anak Rp168.000
- Tunjangan jabatan Rp9.700.000
- Tunjangan beras Rp289.680
- Tunjangan Konstitusional
Selain itu, DPR tetap memberikan tunjangan konstitusional senilai Rp57,43 juta, di antaranya:
- Komunikasi intensif dengan masyarakat Rp20.033.000
- Tunjangan kehormatan Rp7.187.000
- Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp4.830.000
- Honorarium fungsi legislasi Rp8.461.000
- Honorarium fungsi pengawasan Rp8.461.000
- Honorarium fungsi anggaran Rp8.461.000
Jika dijumlah, total bruto mencapai Rp74,21 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) 15 persen atau Rp8,61 juta, angka akhir yang bisa dibawa pulang anggota dewan adalah Rp65,59 juta.
Pemangkasan tunjangan ini disebut sebagai jawaban DPR atas kritik publik yang menilai fasilitas anggota parlemen terlalu besar di tengah himpitan ekonomi rakyat. Meski begitu, angka Rp65 juta tetap memicu perdebatan karena masih di nilai fantastis.
Langkah ini dipandang sebagian kalangan hanya sebatas kosmetik politik. Kita masih harus menanti bukti nyata apakah pemangkasan gaji mampu mendorong kinerja parlemen lebih transparan, produktif, dan berpihak pada rakyat.
Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul di masyarakat sederhana saja: dengan gaji puluhan juta per bulan, apakah anggota DPR benar-benar bekerja sepadan dengan uang yang mereka kantongi? (Dky*/)
