Kabarindo24jam.com | Jakarta – Fraksi Partai Golkar menyoroti anggaran pendidikan kedinasan terlalu besar dan diambil dari porsi anggaran pendidikan 20 persen APBN. Disampaikan dalam acara Sarasehan Nasional bertema “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045” pada Jumat (8/8).
Melchias Markus Mekeng, selaku Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, memaparkan bahwa anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp724 triliun, namun hanya Rp91,4 triliun dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sementara pendidikan kedinasan yang diikuti sekitar 13 ribu orang justru mendapat Rp104 triliun.
“Anggaran Rp91,4 triliun digunakan untuk 64 juta siswa, sedangkan pendidikan kedinasan dengan 13 ribu orang mendapat Rp104 triliun. Apa ini adil?” ujarnya, Minggu (10/8/2025).
Menanggapi hal tersebut, anggota MPR Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Ia menekankan pentingnya pemisahan alokasi antara pendidikan umum dan pendidikan kedinasan agar kualitas pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dapat maksimal.
Hetifah menyebut revisi UU Sisdiknas akan menjadi langkah strategis untuk mendefinisikan ulang 20 persen anggaran pendidikan, memastikan distribusi yang transparan, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Sementara itu, Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai pembiayaan pendidikan kedinasan dari anggaran pendidikan 20 persen tidak adil dan bahkan berpotensi melanggar hukum. Ia mencontohkan TNI dan Polri yang membiayai pendidikan kedinasan secara mandiri tanpa mengambil porsi anggaran tersebut.
Menurutnya, langkah Fraksi Partai Golkar MPR RI yang mempertanyakan alokasi ini patut didukung. Hendardi juga membuka peluang adanya gugatan hukum jika distribusi anggaran dinilai melanggar peraturan.
“Jangan sampai ada yang mendapat keistimewaan, sudah sekolah, lalu langsung mendapatkan pekerjaan. Ini tidak adil,” pungkasnya.
(dul/*)
