Kabarindo24jam.com,Jakarta – Di tengah gelombang aksi ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut pengurangan potongan aplikasi menjadi 10 persen, Grab Indonesia memberikan klarifikasi terkait komisi 20 persen yang diberlakukan saat ini.
Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R. Munusamy, menjelaskan bahwa potongan tersebut tidak semata-mata untuk keuntungan perusahaan, melainkan dialokasikan untuk mendukung berbagai layanan dan operasional platform.
“Komisi yang dipotong dari penghasilan mitra digunakan untuk pengembangan teknologi, fitur-fitur keselamatan, hingga pelayanan pelanggan 24 jam,” ujar Tirza dalam diskusi publik bertajuk ‘Dinamika Industri On-Demand di Indonesia’ di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Salah satu contoh penggunaan dana dari komisi tersebut adalah layanan panggilan gratis dalam aplikasi. Fitur ini memungkinkan mitra pengemudi dan penumpang berkomunikasi tanpa pulsa, sehingga mengurangi beban biaya komunikasi harian.
Tak hanya itu, Grab juga mengalokasikan dana komisi untuk mendukung sistem perlindungan, termasuk asuransi dan fitur keamanan yang dapat merespons cepat jika terjadi keadaan darurat, seperti kecelakaan atau insiden lainnya.
“Kalau terjadi sesuatu di perjalanan, sistem kami bisa langsung mendeteksi dan menindaklanjuti. Tim darurat siap bergerak jika diperlukan,” terang Tirza.
Ia juga menambahkan bahwa biaya operasional yang ditanggung perusahaan mencakup penyediaan layanan pelanggan non-stop selama tujuh hari seminggu. Semua itu, menurut Tirza, hanya mungkin dijalankan dengan adanya dana dari potongan komisi yang saat ini sebesar 20 persen.
Grab, lanjutnya, hanya memperoleh pendapatan dari komisi dan biaya platform. Maka dari itu, jika komisi dipangkas menjadi 10 persen, sejumlah fitur penting terancam dihentikan.
“Kalau potongannya ditekan tanpa pertimbangan, bisa jadi aplikasi yang kita semua kenal sekarang tak lagi mampu memberikan layanan maksimal,” ucap Tirza.
Ia juga membuka kemungkinan penyesuaian komisi jika terjadi perubahan signifikan dalam pasar, seperti daya beli pengguna atau tren layanan. Namun, keputusan semacam itu, menurutnya, perlu melalui kajian mendalam.
Untuk diketahui,pada hari ini, Selasa (20/5/2025), lebih dari 25 ribu pengemudi ojol dari wilayah Jabodetabek, Jawa, hingga Sumatera turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa di beberapa titik strategis Jakarta, seperti Kementerian Perhubungan, Istana Negara, Gedung DPR RI, dan kantor-kantor aplikator. Akibat dari aksi yang melibatkan para ojol ini, kondisi di beberapa jalan ruas utama di kota Bogor misalnya, sangat minim terlihat pengemudi daring yang beroperasi.
Beberapa tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut antara lain:
- Penerapan sanksi terhadap aplikator yang dinilai melanggar aturan Kementerian Perhubungan.
- Penurunan komisi perusahaan aplikasi menjadi 10 persen.
- Revisi struktur tarif penumpang dan penghapusan fitur promosi seperti slot, aceng, hemat, dan prioritas.
- Penetapan tarif layanan pengantaran makanan dan barang dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, serta YLKI.
- Rapat Dengar Pendapat di DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan perusahaan aplikasi.
Aksi ini menjadi penanda meningkatnya tekanan terhadap industri transportasi daring agar lebih berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi di tengah dinamika ekonomi yang semakin menantang.
