Kabarindo24jam.com | Jakarta – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra, bahkan tak sedikit yang mengecam ide tersebut. Wacana yang digulirkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto, dinilai sebagai solusi untuk memangkas biaya politik yang besar.
Menanggapi hal itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang juga pengurus DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menolak wacana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD. Sebab, menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal.
Benny menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara. “Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny dalam keterangannya dalam laman resmi DPR RI yang dikutip, Rabu (7/1/2026).
Ia menekankan, akar persoalan Pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Karena itu, ia mendorong perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan memiliki daya paksa yang kuat. “Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.
Terkait tingginya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung.
“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, maka anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegas Benny seraya mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tidak apatis terhadap politik.
Di lain pihak, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menghormati pendapat partai politik terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dia menyebut pembahasan nantinya di DPR terbuka untuk berdiskusi. Namun Eddy mengingatkan bahwa setiap partai memiliki prinsip masing-masing.
“Nah, saya kira untuk dinamika seperti itu, kan di mana saja terjadi, untuk isu-isu tertentu kan masing-masing partai memiliki standing position gitu ya. Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai,” kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).
Wakil Ketua Umum PAN ini mengatakan peluang berdiskusi terkait sistem pilkada di Indonesia terbuka lebar. Dia menekankan kepentingan masyarakat untuk selalu didahulukan. “Tetapi inilah, apa, terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu,” kata Eddy.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut pilkada lewat DPRD dinilai tak efektif. Deddy mempertanyakan apakah Indonesia ingin kembali ke masa lalu saat rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpinnya.
“Pertanyaannya, apakah kita mau mundur ke belakang di mana rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpin mereka? Bangsa-bangsa lain terus berusaha memperbaiki peradaban demokrasi mereka, kenapa kita justru ingin kembali dipangku oleh adab masa lalu yang buruk?” ujar Deddy kepada wartawan, belum lama ini.
Hal senada disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, yang menilai jika kepala daerah dipilih DPR benar terjadi, rakyat akan marah. Andreas mengusulkan lebih baik pemilihan langsung yang saat ini berjalan dibenahi.
“Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis ‘apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali’. Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat,” imbuh Andreas. (Cok/*)
