Minggu, 13 Juli 2025
type here...
Beranda blog Halaman 10

KPK Dapati Uang Miliaran dan Pistol di Rumah Kadis PUPR Sumut 

Penulis
redaksi
-
0
Oplus_0

Kabarindo24jam.com | Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibackup personil Polri melakukan penggeledahan khusus di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) nonaktif yang juga ‘orang dekat’ Gubernur Sumut, Topan Ginting (TOP) terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal – Sumut.

Dalam penggeledahan itu, petugas KPK menemukan uang Rp 2,8 miliar hingga senjata api (senpi). “Dalam penggeledahan tersebut tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar Rp 2,8 miliar dan juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).

Budi menjelaskan, senjata api yang ditemukan berupa pistol hingga senapan angin beserta amunisinya. Asal-usul senjata apinya akan dikoordinasikan KPK dengan kepolisian. “Untuk jenisnya yang pertama pistol baretta dengan amunisi 7 butir dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi air gun, sejumlah 2 pak,” ungkapnya.

“Selain itu juga, ditemukan uang cash sejumlah 28 pak dengan nilai total Rp 2,8 miliar,” tambah Budi seraya menyebut KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal. “Saat ini tim masih melakukan rangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa titik, di wilayah Sumatera Utara,” kata Budi.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025), memaparkan KPK menangkap lima tersangka kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut dengan total nilai proyek Rp 231,8 miliar.

Lima tersangka yang ditangkap ialah Topan (TOP), Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Heliyanto (HEL) dari Satker PJN Wilayah I Sumut, M Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG, dan M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT RN.

Asep menuturkan, korupsi proyek pembangunan jalan di PUPR Sumut bermula pada 22 April 2025 ketika KIR dan DNG selaku calon kontraktor bersama dengan Topan dan RES melakukan survei off-road. Gubernur Sumut Bobby bersama para tersangka kemudian ikut meninjau jalan itu pada 24 April. KPK menyebut, seharusnya calon kontraktor tidak bisa berhubungan dengan pejabat pemerintahan.

Setelah survei tersebut, kata Asep, Topan memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan/penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan jalan Sipiongot-batas Labusel dan proyek pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot.

Proses e-katalog pun diatur untuk memenangkan PT DGN dalam proyek pembangunan jalan Sipiongot-batas Labusel. Sementara itu, untuk proyek lain disarankan penayangan paketnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok. Topan diduga telah menerima Rp 2 miliar sebagai pembayaran awal dari komisi 4-5 persen atau berkisar Rp 9 miliar-Rp 11 miliar dari total nilai proyek Rp 231,8 miliar. (Cky/*)

Sikapi Kondisi Geopolitik, Kemenhan dan TNI Tingkatkan Kewaspadaan

Penulis
redaksi
-
0
Oplus_0

Kabarindo24jam.com | Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Letnan Jenderal TNI Purn Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan sejumlah hal strategis dibahas secara khusus saat rapat bersama Komisi I DPR. Salah satunya menyikapi kondisi geopolitik saat ini, terutama perang Israel – Iran yang melibatkan negara adi daya, Amerika Serikat.

Rapat digelar bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga tiga matra TNI. Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI tengah meningkatkan kewaspadaan. “Jadi inti dan kesimpulan yang dibahas tadi adalah sektor pertahanan dalam hal ini meningkatkan kewaspadaan yang tinggi,” ungkap Sjafrie.

“Kewaspadaan tinggi yang dimaksud, yaitu terus melakukan pembangunan kekuatan TNI dengan menggunakan filosofi Trisula Nusantara, Trisula itu adalah matra darat, laut dan udara,” kata Sjafrie yang didampingi Panglima TNI Agus Subiyanto dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

Sjafrie mengatakan penyediaan alutsista juga ditingkatan oleh pihaknya. Ia menyebut kebutuhan alutsista tiga matra TNI akan dipasok tanpa pembatasan. “Kemudian tentunya, kebutuhan-kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Udara ini, ini dipasok tanpa pembatasan,” ujar Sjafrie.

“Kita sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dan berada pada garis nonblok itu tidak mempunyai restriksi apa-apa terhadap pengadaan alutsista. Jadi kebutuhan pengguna dan pembina kekuatan ini kita fasilitasi untuk memperkuat kekuatan matra darat, laut, dan udara,” sambungnya.

Sementara itu, Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebut pihaknya juga terus berkoordinasi dengan satuan militer dari negara lain menyikapi kondisi geopolitik. Agus menyebut TNI juga menggelar latihan dengan berbagai negara.

“Kemudian di bidang latihan, TNI juga menggelar beberapa latihan dengan negara lain. Kemudian juga pertukaran pelajar. Kita ada 26 negara, jadi kita mengirim sekolah dari level kapten sampai Lemhanas ke beberapa negara. Dan demikian juga dari negara-negara ASEAN ataupun Asia Pasifik, mengirim ke Indonesia untuk mengikuti pendidikan yang sama,” paparnya menutup tanya-jawab. (Cky/*)

Aktivis dan DPR Desak Fadli Zon Stop Proyek Penulisan Ulang Sejarah

Penulis
redaksi
-
0
Oplus_0

Kabarindo24jam | Jakarta – Rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pada Rabu (2/7/2025), menjadi gaduh lantaran puluhan aktivis yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk ruangan rapat tersebut. Dalam aksinya, mereka lantang meminta Fadli Zon menghentikan proyek penulisan ulang sejarah yang tengah dikerjakan Kemenbud.

Momen itu bermula saat Fadli Zon akan menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi X DPR RI. Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil yang sejak awal duduk di balkon ruang rapat Komisi X DPR tiba-tiba membentangkan spanduk dan poster di pagar balkon.

“Hentikan pemutihan sejarah,” ujar salah satu anggota koalisi. “Dengarkan suara korban,” timpal seorang aktivis lainnya. Selain itu, para pejuang sosial, kemanusian dan hukum itu, menolak rencana pemberian gelar pahlawan kepada mendiang Presiden ke-2 RI Soeharto yang lengser setelah meletusnya kerusuhan massal di Jakarta pada 1998 silam.

Mendengar adanya seruan massa aktivis tersebut, Fadli Zon tampak terkejut. Sedangkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian lantaran merasa rishi kemudian meminta Koalisi Masyarakat Sipil untuk menghentikan aksi mereka. “Saya rasa cukup ya, cukup. Tolong kembali ke tempat masing-masing,” ujar Lalu.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil tidak mengindahkan permintaan Lalu tersebut. Mereka tetap menyuarakan tuntutannya. “Lawan sisa-sisa Orde Baru!” seru anggota koalisi. Dijawab oleh Lalu, “Ya silakan kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan”.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends mencecar Fadli Zon terkait pernyataan tak ada pemerkosaan massal 1998. Mercy mengaku telah membawa sejumlah dokumen resmi terkait fakta adanya kasus pemerkosaan massal 1998. Mercy mengatakan pernyataan Fadli Zon tersebut telah melukai hati rakyat Indonesia.

“Hari ini saya datang resmi dengan membawa tiga dokumen resmi. Dokumen hasil temuan TGPF, dokumen hasil temuan dari special report PBB, dan dokumen yang ketiga yaitu dokumen membuka kembali 10 tahun pascakonflik yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan,” ujar Mercy.

Mercy mengatakan, saat kerusuhan 1998, dirinya merupakan saksi sejarah. Terutama, pada saat kerusuhan Maluku 1999-2001, dirinya termasuk dalam Tim Pencari Fakta Komnas Perempuan. “Saat kerusuhan Maluku 1999-2001, saya masuk Tim Pencari Fakta Komnas Perempuan, dan mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan seksual perempuan selama masa konflik,” ujarnya.

“Kita bertemu yang dari Papua, dari Aceh, dan sebagainya. Tidak satu pun korban berani menyampaikan kasus kekerasannya karena pada saat itu mengalami represi yang sangat luar biasa. Hal yang sama juga terjadi pada saat kerusuhan ’98,” sambungnya.

Mercy menjelaskan mereka berproses bersamaan hingga menghasilkan dokumen yang dia bawa. Mercy mengatakan juga menyusun human rights documentation (huridoc) bersama Komnas Perempuan saat itu. “Jadi, kalau kemudian Bapak mempertanyakan kasus perkosaan dan massal dan seterusnya, ini cukup-cukup amat sangat melukai kami Pak,” tegasnya.

Mercy pun meminta Fadil Zon menyampaikan permintaan maaf. Dia juga meminta Fadli Zon meminta langsung data kerusuhan 1998 kepada Komnas Perempuan. “Kami sangat berharap permintaan maaf. Mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf. Karena korban benar-benar terjadi,” ungkap dia.

Selain itu, dia meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia dihentikan. Menurutnya, sejarah memiliki caranya sendiri untuk bercerita. “Maka izinkan saya menyampaikan dokumen ini secara resmi kepada Pak Menteri. Dan kami berharap agar kalau bisa penulisan sejarah ini dia memiliki dialektika. Dia akan bercerita dengan caranya tersendiri,” jelasnya.

Terpisah, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Jane, mengatakan kedatangan mereka untuk memprotes dan meminta agar proyek penulisan ulang sejarah dihentikan. Dia mengaku sangat mengecam pernyataan Fadli Zon yang menyebut tak adanya pemerkosaan massal 1998.

“Kami hari ini melakukan sebuah interupsi berupa aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam adanya pernyataan Fadli Zon yang mengatakan bahwa pemeriksaan masal adalah rumor dan peristiwa 1998 itu tidak ada buktinya,” ujarnya. (Cky/*)

Bertekad Makzulkan Gibran, Purnawirawan TNI Ingin Duduki MPR

Penulis
redaksi
-
0
Oplus_0

Kabarindo24jam | Jakarta – Para pensiunan jenderal dan perwira menengah (pamen) tiga matra yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana menduduki Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) jika pendekatan secara ‘baik-baik’ melalui surat agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, tidak kunjung direspons Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Purn Slamet Soebijanto dalam konferensi pers Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Slamet kemudian menyinggung kondisi bangsa yang akan berada di ujung tanduk apabila masih dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran. Dia pun kemudian meminta seluruh elemen masyarakat untuk bergerak serentak demi menyelamatkan negara.

“Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini,” ujar Slamet seraya mengungkapkan kekecewaan lantaran surat-surat yang mereka layangkan ke DPR tidak mendapat tanggapan.

Karena tak ada respons, Slamet menyebut DPR tidak sopan memperlakukan purnawirawan TNI. “Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab. Oleh karena itu, kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau enggak mau,” jelas dia.

Eks Wakil Gubernur Lemhannas itu juga menekankan pentingnya persatuan antara purnawirawan prajurit TNI dan masyarakat umum. Ia menyerukan kepada hadirin untuk berjuang bersama demi bangsa. Seruan tersebut disambut dengan antusias oleh peserta yang menyatakan kesiapan mereka untuk berjuang.

Adapun purnawirawan TNI yang hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purn Fachrul Razi, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Purn Hanafie Asnan, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Mayjen Purn Soenarko.

Hadir juga sejumlah tokoh di antaranya politikus sekaligus budayawan Erros Djarot, pakar hukum tata negara Refly Harun, mantan pejabat Kementerian BUMN yang menjadi aktivis politik M Said Didu beserta sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengaku belum menerima surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming. Ia menyebut, surat yang masuk ke parlemen tidak sedikit. Sudah banyak surat menumpuk, padahal masa sidang kali ini baru berjalan sekitar seminggu yang lalu. “Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya,” kata Puan di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Namun, pihaknya akan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku jika syarat usulan tersebut diterima wakil rakyat. “Nanti kalau sudah diterima, tentu saja kita akan baca. Dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya,” ucap Puan. (Man/Dul)

101 Ribu Guru Lolos Seleksi PPG 2025

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam.com | Jakarta – Sebanyak 101.581 guru dinyatakan lolos seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025. Angka ini diumumkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (2/7/2025), setelah proses seleksi daring berlangsung sejak 27 Mei hingga 17 Juni 2025.

Lanjutkan

Rapat DPR Ricuh, Soeharto Ditolak Jadi Pahlawan

Penulis
redaksi
-
0
Oplus_0

Kabarindo24jam.com | Jakarta — Rapat kerja antara Komisi X DPR RI dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mendadak ricuh. Aksi protes datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang berteriak menolak upaya pemutihan sejarah dan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.

Insiden terjadi saat Menteri Fadli Zon sedang memberikan tanggapan atas sejumlah kritik dan pertanyaan dari anggota Komisi X DPR. Belum selesai menyampaikan jawabannya, suara lantang dari balkon ruang rapat terdengar menyela jalannya forum resmi itu.

“Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM, hentikan pemutihan sejarah, dengarkan suara korban,” teriak salah satu perwakilan koalisi dari balkon.

Mereka juga dengan kompak menyuarakan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, sambil menyampaikan kritik keras terhadap narasi sejarah yang dinilai sarat pemutihan.

“Tolak gelar pahlawan Soeharto, hentikan pemutihan sejarah, lawan sisa-sisa Orde Baru,” seru mereka berulang kali.

Aksi protes ini membuat rapat sempat terhenti sejenak. Beberapa anggota dewan terlihat mencoba meredakan situasi, sementara petugas keamanan bergerak cepat mengamankan jalannya sidang.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menilai upaya mengangkat kembali sosok Soeharto sebagai pahlawan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu. Mereka menuntut agar negara lebih serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ketimbang menulis ulang sejarah tanpa mempertimbangkan suara korban.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Fadli Zon maupun pimpinan Komisi X terkait aksi interupsi tersebut. Namun, dinamika ini mencerminkan masih kuatnya resistensi publik terhadap wacana rekonsiliasi yang mengabaikan aspek keadilan dan kebenaran sejarah.(ls*/)

Jabat Ketua PWI, Nurofik Ingin Lebih Profesional dan Berintregitas

Penulis
redaksi
-
0
oplus_16

Kabarindo24jam.com | Sentul — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor resmi memiliki ketua baru. Melalui Konferensi Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hotel Lorin, Sentul, pada Rabu (2/7/2025), M. Nurofik terpilih secara aklamasi untuk memimpin PWI Kabupaten Bogor periode 2025–2028.

Pemilihan berlangsung lancar dan tanpa hambatan, mengingat hanya satu kandidat yang maju dalam bursa ketua. Dengan begitu, M. Nurofik sah memimpin organisasi kewartawanan terbesar di daerah tersebut untuk tiga tahun ke depan. Agenda KLB juga mencakup pembentukan struktur kepengurusan baru guna memperkuat soliditas internal organisasi.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendri CH Bangun, hadir langsung membuka acara, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jawa Barat, Danang Donoroso. Sejumlah tamu undangan dari instansi pemerintahan dan berbagai lembaga turut menghadiri gelaran ini, menambah legitimasi dan semangat kolaboratif dalam pembenahan organisasi.

Ketua Pelaksana KLB, Uyo Taryo, menyatakan bahwa forum ini merupakan langkah konstitusional yang krusial dalam mengembalikan marwah dan integritas PWI Kabupaten Bogor.

“Saya berterima kasih kepada semua atas suksesnya acara ini dan merasa bangga atas kehadiran serta komitmen para pengurus yang turut ambil bagian dalam KLB,” ujar Uyo.

Dalam pidato perdananya sebagai ketua terpilih, Nurofik menegaskan komitmennya untuk membawa PWI Kabupaten Bogor ke arah yang lebih profesional dan berintegritas. Ia juga menegaskan pentingnya organisasi yang berdaulat dalam menjaga nilai-nilai jurnalistik.

“Saya akan memberikan yang terbaik untuk PWI Kabupaten Bogor demi meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan,” tegasnya.
KLB kali ini mengusung tema: “Berintegritas, Independen, Menuju PWI Berdaulat”—yang mencerminkan semangat pembenahan pasca dinamika yang sempat melanda tubuh PWI secara nasional beberapa waktu lalu.

Langkah konsolidasi ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan PWI di tingkat daerah, sekaligus penguatan fungsi kontrol dan etika profesi di tengah era disrupsi informasi yang makin kompleks.

 

Transformasi ASN Harus Kedepankan Kualitas dan Kemanfaatan

Penulis
Adul
-
0

Kabarindo24jam.com | Jakarta – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah melakukan transformasi mendasar terhadap pengelolaan atau manajemen karir Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar hingga ke pelosok daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPanRB) Rini Widyantini dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada awal pekan ini, Senin (30/6/2025).
“Transformasi ini tentunya bukan berdasarkan berbasis pada ketersediaan jabatan Bapak dan Ibu sekalian, tetapi didasarkan pada kualitas dan kemanfaatannya,” ucap Rini dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (2/7/2025).

Rini mengatakan bahwa pengembangan karir setiap ASN harus dirancang secara sistematis dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi pegawai, tanpa meninggalkan prinsip meritokrasi.

“Dan untuk ASN di kewilayahan, Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki peran strategis dalam memastikan jalur karir ASN berlangsung terbuka, terencana, dan sekaligus mendorong profesionalisme,” jelas dia.

Lebih lanjut Rini mengatakan pola karir ASN dirancang secara lebih fleksibel, yaitu melalui tiga jalur yaitu pola horizontal yang merupakan mutasi ke jabatan setara dalam satu kelompok jabatan.

“Bisa juga dengan menggunakan pola vertikal yang merupakan promosi ke jabatan yang lebih tinggi dalam kelompok yang sama. Sedangkan pola diagonal promosi yang lebih tinggi pada kelompok yang lebih tinggi di lintas kelompok jabatan,” paparnya.

Kemudian, Rini juga membahas soal mutasi terkait dengan pola karir ASN. Ia mengatakan bahwa mutasi dilakukan antar instansi Pusat, antar instansi daerah, antar instansi daerah-pusat, dan perwakilan NKRI di LN dan dilakukan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.

“Mutasi tentunya harus mempertimbangkan penyesuaian antara kompetensi dengan persyaratan jabatan dan kebutuhan organisasi yang dilakukan oleh P3K dengan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja PNS,” imbuh Rini. (Cky/*)

Hadiah Spesial dari Polres Bogor: SIM Gratis untuk Warga Lahir di Bulan Juli

Penulis
Adul
-
0

Kabarindo24jam.com | Cibinong – Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79, Polres Bogor menggelar berbagai kegiatan spesial untuk masyarakat di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Selasa (1/7/2025). Salah satu kegiatan yang paling disambut antusias adalah program perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi) gratis untuk masyarakat.

Program ini menjadi bentuk nyata kedekatan dan pelayanan Polres Bogor kepada warga, sekaligus ungkapan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan kepada institusi kepolisian.

“Perpanjangan SIM gratis ini kami buka bagi siapa pun yang lahir di bulan Juli, dengan menunjukkan KTP dari wilayah mana pun di Indonesia. Semuanya gratis, tanpa biaya sepeser pun,” jelas Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro.

Selain itu, disediakan pula kuota 100 orang untuk masyarakat umum di luar bulan kelahiran Juli yang ingin mengakses layanan perpanjangan SIM secara gratis.

Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan upacara dan doa bersama yang dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya, AKBP Rio Wahyu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tugas-tugas kepolisian selama ini.

“Hal yang wajib adalah kami memberikan reward kepada mereka yang berjasa kepada institusi Polri, khususnya di lingkungan Polres Bogor,” ujarnya.

Selain kepada masyarakat, penghargaan juga diberikan kepada anggota Polres Bogor yang berprestasi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan melayani publik.

Dalam momen yang penuh kehangatan ini, Kapolres Rio Wahyu juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor jika selama kepemimpinannya terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pelayanan.

“Selama dua tahun saya bertugas di sini, jika ada hal yang tidak berkenan, saya pribadi memohon maaf. Jika ada tindakan kami yang menyakiti hati masyarakat, itu adalah kesalahan saya sebagai pimpinan,” ucapnya dengan tulus.

Rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen kepolisian untuk hadir lebih dekat, melayani dengan empati, serta memberikan apresiasi kepada masyarakat. Perayaan Hari Bhayangkara ke-79 bukan hanya seremoni, tapi momen refleksi dan penguatan hubungan antara polisi dan rakyat.(dul)

Bonus Rp1 Miliar Tak Tercapai, Persib Pilih Kembalikan Dana dari ASN

Penulis
Adul
-
0

Kabarindo24jam.com | Bandung – Polemik bonus untuk pemain Persib Bandung usai menjuarai Liga 1 2025 kian memanas. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, secara tegas menolak bonus yang berasal dari hasil penggalangan dana Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Awalnya, publik dibuat antusias dengan rencana pemberian bonus senilai Rp1 miliar, yang disebut berasal dari sumbangan sukarela ASN Pemprov Jabar. Namun kenyataannya, dana yang terkumpul hanya Rp356 juta, dan belum sepenuhnya diterima oleh pihak Persib.

“Saya pertegas, dari ASN belum diterima. Kalau yang Rp1 miliar dari KDM (Dedi Mulyadi) itu pribadi dari gubernur, tidak ada masalah. Tapi yang dari ASN itu yang jadi ramai,” ujar Umuh saat ditemui di Stadion GBLA, Senin (30/6).

Tak hanya menolak, Umuh bahkan mengaku mencurigai adanya ketidaksesuaian jumlah dana yang diserahkan. Menurutnya, bisa saja total dana dari ASN sebenarnya sudah mencapai target Rp1 miliar, tapi hanya sebagian yang sampai ke Persib.

“Saya curiga, jangan-jangan dari ASN sudah Rp1 miliar, tapi hanya Rp350 juta yang diberikan. Itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi saya putuskan untuk kembalikan dulu,” tegasnya.

Bahkan, ia menginstruksikan timnya untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diterima, demi menghindari kesalahpahaman dan menjaga nama baik Persib di mata publik dan bobotoh.

“Saya tidak mau disangka sudah menerima semua, padahal belum. Saya lebih baik pakai uang pribadi untuk pemain. Saya nggak mau sepeser pun dari situ kalau tidak jelas,” sambung Umuh dengan nada tegas.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa sejak awal bonus Rp1 miliar hanyalah bentuk niat baik, bukan kewajiban. Menurutnya, penggalangan dana itu bersifat sukarela dan tidak boleh menjadi beban.

“Dari awal saya sampaikan, itu sukarela. Kalau terkumpul Rp356 juta, ya itu yang diberikan. Tidak boleh dipaksakan,” kata Dedi usai menghadiri HUT Bhayangkara di Mapolda Jabar, Selasa (1/7).

Dedi juga menegaskan bahwa proses pengumpulan dana telah dikonsultasikan dengan aparat hukum, dan tidak ada pelanggaran dalam penggalangan bonus tersebut.

Dedi Mulyadi menyatakan kini keputusan soal dana bonus ada di tangan Sekretaris Daerah dan para ASN yang menjadi penyumbang.

“Terserah Pak Sekda dan para pemberi sumbangan, uang itu mau dikemanakan. Itu hak mereka,” jelas Dedi.

Polemik ini pun mengundang beragam reaksi di media sosial. Banyak bobotoh yang menyayangkan persoalan uang justru membayangi euforia kemenangan Persib. Di sisi lain, publik juga menyoroti pentingnya transparansi dalam urusan dana publik, bahkan jika itu bersifat sukarela.(dul)

1...91011...301Halaman 10 dari 301

Connect With Us

Copyright © 2021 kabarindo24jam.com
All Right reserved

HARUS BACA

Suara Pembaca