Minggu, 13 Juli 2025
Beranda blog Halaman 70

Di tengah Isu Perpecahan, Presiden, Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI Gelar Silaturahmi

Penulis
Mekka Prayoga
-
0
Di tengah Isu Perpecahan, Presiden, Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI Gelar Silaturahmi

KabarIndo24Jam | Jakarta –  Ditengah guncangan politik yang mengakibatkan terpecahnya para purnawirawan TNI terkait tuntutan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menggelar acara halal bihalal di Balai Kartini – Jakarta, Selasa (6/5/2025) sore.

Acara ini menjadi spesial lantaran juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ke 6 Jenderal Purn TNI Try Soetrisno. Prabowo hadir dengan mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci hitam dan kemudian duduk semeja dengan Try Sutrisno.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kesempatan ini, mulai dari eks Kepala BIN Hendropriyono, eks KSAD Dudung Abdurachman, Menag Nasaruddin Umar, Penasihat Khusus Presiden Wiranto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, hingga politikus PDI-P TB Hasanuddin.

Tampak pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, KSAL Laksamana Muhammad Ali, Mendagri Tito Karnavian.

Prabowo tampak menyalami para tokoh dan purnawirawan satu per satu. Selanjutnya, Prabowo pun duduk di tempat yang sudah disediakan.
Prabowo tampak duduk semeja dengan Try Sutrisno, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, hingga Penasihat Khusus Presiden Wiranto.

Try Sutrisno sendiri merupakan salah satu tokoh yang menandatangani tuntutan pencopotan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Tak lama setelah tuntutan itu mengemuka, Panglima TNI Agus Subiyanto langsung memutasi anak Try Sutrisno, yakni Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan Panglima Kogabwilhan I.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto hadir dalam rangka mempererat tali silaturahmi. “Kehadiran beliau di acara ini adalah untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik. Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan mantan Kepala Stat TNI AD Jenderal Tyasno Sudarto beserta beberapa mantan KSAL dan KSAU. (Cok/*)

Polri Mulai Operasi Pemberantasan Preman di Seluruh Wilayah

Penulis
Mekka Prayoga
-
0
Polri Mulai Operasi Pemberantasan Preman di Seluruh Wilayah

KabarIndo24Jam.com | Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan se-Indonesia untuk memberantas aksi premanisme di Tanah Air yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat luas lantaran keberadaan para preman tersebut kian meresahkan. Operasi itu digelar serentak mulai Kamis 1 Mei 2025 lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa praktik premanisme semakin marak dan meresahkan masyarakat. Terlebih berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

“Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia,” kata Trunoyudo melalui keterangannya dikutip, Rabu (7/5/2025).

Dia menegaskan operasi ini merupakan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Operasi, kata dia, dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.

“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” tegas dia.

Trunoyudo menyebut bahwa kejahatan yang menjadi fokus penindakan mencakup pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” terang dia.

Eks Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menyebut, Polri juga akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah hingga para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan operasi ini. “Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang,” pungkas Trunoyudo. (Cok/*)

Kejaksaan Selamatkan Rp 26 Triliun dari Kasus Perdata

Penulis
Mekka Prayoga
-
0

Kabarindo24jam.com | Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak Januari 2024 sampai April 2025 berhasil menyelamatkan keuangan negara dari gugatan-gugatan bidang perdata hingga tata usaha. Adapun total keuangan negara yang berhasil diselamatkan Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebesar Rp 26 triliun.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Kejagung bersama Komisi III DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Jamdatun Narendra Jatna menjelaskan pihaknya memiliki tugas untuk mencegah negara mengeluarkan uang dari suatu gugatan.

“Berbeda dari Pidsus yang memang secara nyata uang penyelamatannya memang dipegang oleh kejaksaan, untuk pihak Datun perbedaannya adalah penyelamatan dalam konteks bahwa kita berhasil mencegah negara keluar uang,” kata Jatna dalam keterangannya dikutip Rabu (7/5/2025).

“Jadi bukan dalam konteks bagaimana Pidsus yang di mana uang atau asetnya dipegang oleh bidang Pidsus. Sedangkan oleh Datun perbedaannya kita adalah mencegah negara pengeluaran karena ada suatu gugatan atau tindakan hukum lainnya,” sambungnya.

Jatna mengatakan selama periode Januari 2024 hingga April 2025, Kejagung telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 26 triliun. Dia mengatakan uang itu berhasil dicegah oleh Kejagung agar tidak keluar.

“Jumlah total pendapatan keuangan negara yang berasal dari bidang perdata dan tata usaha periode 1 Januari 2024 hingga 30 April 2025, di Kejaksaan Agung dan di Kejaksaan Tinggi adalah untuk rupiah sejumlah Rp 26.525.713.019.377,31, ini dalam konteks bukan uang yang dibayarkan ke kami, tapi kami berhasil mencegah negara mengeluarkan pengeluaran,” jelasnya.

Diketahui, total penyelamatan selama 2024 sebesar Rp 26.352.316.971.393,76. Sedangkan sampai April 2025 total penyelamatan ialah Rp 173.396.047.983,55. “Selanjutnya termasuk juga aset yang bergerak dalam hal ini 107,441 kg emas batangan Antam,” ujarnya.

Sedangkan, kata Jatna, total dari pemulihan keuangan negara yang telah dilakukan pihaknya sebesar Rp 5 triliun. Rinciannya ialah pada periode 2024 sebesar Rp 4.882.240.646.476,17 dan periode per April 2025 sebesar Rp 273.143.035.403,20.

“Jumlah total pemulihan keuangan negara yang berasal dari bidang perdata dan tata usaha sejak 1 Januari 2024 hingga 30 April 2025 gabungan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri Rp 5.155.383.681.879,40,” paparnya.

Selain penyelamatan uang negara, Narendra Jatna juga mengungkapkan banyak pejabat termasuk di BUMN dan BUMD takut mengambil keputusan lantaran khawatir terlibat masalah hukum. Menurutnya, situasi ini sering menimbulkan moral hazard.

Narendra mengatakan, Kejaksaan memang menegakkan hukum secara luar biasa. Di sisi lain, hal ini menimbulkan ketakutan bagi para pejabat untuk mengambil keputusan. “Memang timbul moral hazard pak karena di sisi lain penegakan hukumnya luar biasa kita bersinergi kejaksaan, kepolisian dan KPK pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya.

Moral hazard sendiri tak lain adalah situasi konsekuensi yang timbul dari penerapan kebijakan tertentu. Moral hazard penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Meski begitu, Narendra menjamin selalu hadir memberikan pertimbangan hukum sebagai bentuk pendampingan. Hal tersebut untuk memitigasi berbagai risiko atas kebijakan yang bakal diambil. (Cok/*)

Mengintip Destinasi wisata Indonesia Favorit Para Selebritis Dunia

Penulis
redaksi
-
0

Indonesia tuh nggak cuma bikin kita jatuh cinta, tapi juga para selebriti dunia! Dari pegunungan sampai pulau eksotis, ini dia beberapa tempat di Indonesia yang pernah jadi destinasi para bintang dunia:

Pulau Moyo (NTB): Lady Diana, David Beckham, sampai Mick Jagger pernah healing di sini. Air Terjun Mata Jitu jadi favorit!

Gunung Merapi (Yogyakarta): Nicole Kidman ikut Lava Tour Merapi dan kagum dengan kisah erupsinya.

Bali: Dari Julia Roberts, Justin Bieber, sampai Raja Salman—semuanya pernah liburan ke Pulau Dewata!

Candi Borobudur: Obama, Zuckerberg, dan David Beckham pernah mampir ke candi Buddha terbesar di dunia ini.

Pulau Komodo: Gwyneth Paltrow seru-seruan naik kapal pinisi dan ketemu komodo langsung.

Taman Nasional Gunung Leuser (Aceh): Leonardo DiCaprio datang demi kampanye pelestarian alam.

Kepulauan Mentawai (Sumbar): Paul Walker surfing di sini. Ombaknya memang surganya peselancar!
Indonesia bukan cuma indah, tapi juga mendunia. Jadi, destinasi mana nih yang jadi incaran liburan kamu selanjutnya?

Ketegangan Memuncak, India Luncurkan Invasi ke Pakistan

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam | Islamabad – India resmi melancarkan invasi militer ke Pakistan hari ini (7/5) di wilayah perbatasan Kashmir. Pemerintah India menyebut operasi ini sebagai langkah pertahanan, sementara Pakistan mengecamnya sebagai agresi terang-terangan. Situasi di perbatasan memanas, warga mulai mengungsi. Dunia internasional menyerukan deeskalasi.

Ketegangan di kawasan Asia Selatan mencapai puncaknya hari ini setelah India secara resmi melancarkan operasi militer terhadap Pakistan di wilayah perbatasan Kashmir. Langkah ini disebut sebagai respons atas serangkaian insiden keamanan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Kementerian Pertahanan India dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa operasi diluncurkan sebagai “langkah pertahanan strategis terhadap ancaman lintas batas.” Meski tidak secara eksplisit menyebut Pakistan sebagai pihak yang memulai ketegangan, pemerintah India menuding adanya pelanggaran garis kendali (LoC) dan aktivitas kelompok bersenjata yang didukung dari wilayah Pakistan.

Di sisi lain, Pemerintah Pakistan mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai “agresi terang-terangan yang melanggar kedaulatan nasional.” Juru bicara militer Pakistan mengonfirmasi bahwa pasukan mereka telah dikerahkan penuh di wilayah barat laut dan siap mengambil langkah balasan.

Masyarakat sipil di kedua sisi perbatasan dilaporkan mulai mengungsi dari daerah konflik, sementara sejumlah sekolah dan fasilitas umum ditutup untuk menghindari potensi korban.

Komunitas internasional, termasuk PBB dan sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, telah menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan segera kembali ke meja perundingan.

Kawasan Kashmir telah lama menjadi wilayah sengketa antara India dan Pakistan sejak pemisahan kedua negara pada 1947. Konflik ini telah memicu tiga perang besar dan puluhan bentrokan bersenjata hingga saat ini.

Belum diketahui sejauh mana eskalasi akan berlangsung, namun pengamat militer menilai bahwa ini adalah salah satu krisis paling serius dalam satu dekade terakhir di kawasan tersebut.

 

Ritel modern banyak berguguran,tanda merosotnya ekonomi negara kita?

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam | Jakarta – Industri ritel nasional kembali dikejutkan dengan kabar penutupan seluruh cabang GS Supermarket, jaringan pasar swalayan asal Korea Selatan yang telah beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia. Berita ini menambah daftar usaha retail dan supermarket yang terpaksa gulung tikar,terlebih pasca covid 19.

Dari hasil penelusuran di gerai GS The Fresh Supermarket yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan, sejumlah karyawan membenarkan informasi bahwa semua cabang akan berhenti beroperasi pada akhir Mei 2025.

“Iya, sudah mau tutup semua akhir bulan ini,” ungkap salah satu karyawan yang enggan disebutkan namanya.

GS Supermarket diketahui memiliki sejumlah cabang di Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Jakarta. Penutupan ini bukan sekadar penghentian operasional biasa, melainkan bagian dari proses pengambilalihan manajemen oleh pihak lain.

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, membenarkan kabar ini. Menurutnya, penutupan dilakukan karena seluruh unit usaha GS Supermarket telah dibeli oleh jaringan ritel lain yang belum disebutkan namanya.

“GS tutup semua tokonya, bukan hanya di Bekasi tapi semuanya. Sudah dibeli oleh supermarket lain, jadi ini bukan langsung tutup, tapi di-take over,” jelas Budihardjo.

Fenomena ini menambah deretan panjang gerai ritel yang menutup usahanya di tengah tekanan ekonomi, perubahan perilaku belanja konsumen, dan persaingan yang kian ketat dengan platform daring.

Analis menilai bahwa transformasi digital yang cepat serta perubahan pola belanja masyarakat ke arah online menjadi tantangan besar bagi peritel konvensional. Sementara itu, pengambilalihan seperti yang terjadi pada GS Supermarket juga mencerminkan dinamika pasar ritel yang masih terus berkembang, meski dalam tekanan.

Masih belum jelas siapa pihak yang akan mengelola gerai bekas GS Supermarket selanjutnya. Namun, bagi konsumen dan pelaku usaha, kejadian ini menjadi cerminan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam mempertahankan eksistensi bisnis di tengah perubahan zaman.

Komisi X DPR Pertanyakan Kebutuhan Anggaran Pendidikan Gratis untuk PAUD

Penulis
Mekka Prayoga
-
0
Komisi X DPR Pertanyakan Kebutuhan Anggaran Pendidikan Gratis untuk PAUD

KabarIndo24Jam.com – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud) untuk menghitung kebutuhan anggaran guna merealisasikan rencana pendidikan gratis selama satu tahun di pendidikan prasekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Permintaan ini muncul sebagai respons atas usulan pemerintah untuk memasukkan program wajib belajar 13 tahun dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR, menekankan bahwa memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam wajib belajar berarti pemerintah wajib menanggung seluruh biaya pendidikannya. Ini mencakup penyediaan lembaga pendidikan hingga pemberian hadiah dan insentif kepada murid maupun guru.

Direktur Jenderal PAUD Kemendikbud, Gogot Suharwoto, sebelumnya mengusulkan agar PAUD dimasukkan dalam wajib belajar 13 tahun dan dimasukkan dalam RUU Sisdiknas. Gogot juga meminta agar rencana ini menjadi jenjang tersendiri dalam sistem pendidikan nasional.

DPR saat ini tengah menyusun naskah akademik RUU Sisdiknas dengan metode omnibus law, yaitu menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu. Undang-undang yang akan digabungkan mencakup UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, UU Pemerintah Daerah, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pesantren.

Dengan demikian, penghitungan kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis di PAUD menjadi langkah penting dalam menentukan keberlanjutan program wajib belajar 13 tahun yang diusulkan pemerintah. (Doel)

Truk TNI AD Bermuatan Amunisi Terbakar di Tol Gempol-Pandaan, Satu Prajurit Meninggal

Penulis
Mekka Prayoga
-
0

KabarIndo24Jam.com – Truk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang bermuatan amunisi terbakar di Tol Gempol-Pandaan KM 774, Jawa Timur, pada Senin malam, 5 Mei 2025. Satu prajurit yang berusaha menyelamatkan diri meninggal dunia dalam peristiwa itu, sementara satu lagi mengalami luka-luka.

Kecelakaan bermula saat truk bermuatan amunisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberi tahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itu, muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar.

Dua personel yang berada di belakang truk langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang bergerak cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran, dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

Satu prajurit, Serka Untung Avisilia, dinyatakan meninggal dunia setelah melompat ke jurang. Sementara Serma Leonardus Dhino Adi Setiawan mengalami luka dan langsung dievakuasi ke RS Bhayangkara Pusdik Shabara.

Penyebab percikan awal yang memicu kecelakaan lalu lintas tunggal ini masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI AD. TNI AD memberi perhatian penuh terhadap korban dan akan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Rencananya, almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. (Doel)

Underpass ‘Lintasan Maut’ Kereta Kebon Pedes Segera Dibangun

Penulis
Mekka Prayoga
-
0

KabarIndo24Jam.com | Tanah Sareal – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengumumkan bahwa pembangunan underpass di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) Kebon Pedes, Tanah Sareal, telah resmi beralih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR). Hal ini disepakati dalam forum Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi, menjelaskan bahwa proyek underpass Kebon Pedes yang selama ini dikenal sebagai ‘perlintasan maut’ menjadi salah satu prioritas yang diusulkan pengerjaannya oleh Pemerintah Kota Bogor kepada Pemprov.

“Salah satu yang kami usulkan saat itu adalah pembebasan lahan untuk underpass Kebon Pedes. Hasilnya, rencana itu akan menjadi belanja langsung Dinas BMPR Jabar karena wilayah ini masuk ruas jalan provinsi,” ungkap Rudy kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Meski bukan lagi dikelola langsung oleh Pemkot Bogor, Rudy menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengawal setiap tahapan perencanaan hingga masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2026.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, lanjut Rudy, akan segera menjalin komunikasi formal dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, guna mendorong pengalokasian anggaran proyek tersebut dalam APBD provinsi.

“PUPR akan bersilaturahmi dan mengirimkan surat resmi ke Gubernur. Kami juga akan menyerahkan Detail Engineering Design (DED) yang sudah kami buat ke Dinas BMPR agar direview dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Rudy menekankan pentingnya pembangunan underpass Kebon Pedes dari sisi keselamatan masyarakat. Titik JPL tersebut menjadi simpul kemacetan dan lokasi rawan kecelakaan akibat padatnya arus lalu lintas dan frekuensi kereta Commuter Line Jabodetabek yang melintas setiap 3–4 menit.

“Di jam sibuk, titik tersebut menjadi langganan macet panjang. Kami juga mempertimbangkan keselamatan warga karena sering terjadi kecelakaan akibat perilaku pengendara yang tidak disiplin,” katanya.

Sebagai upaya lanjutan, Pemkot Bogor akan memperkuat komunikasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat guna memastikan dukungan politik terhadap keberlanjutan proyek ini.

“Ini bukan sekadar soal pembangunan fisik. Underpass Kebon Pedes adalah kebutuhan mendesak warga, jadi kami akan terus kawal agar proyek ini benar-benar terealisasi,” pungkasnya. (Man/*)

Kota Bogor Mendapat Predikat A dalam Reformasi Birokrasi

Penulis
Mekka Prayoga
-
0
Kota Bogor Mendapat Predikat A dalam Reformasi Birokrasi

KabarIndo24Jam.com | Balai Kota – Kota Bogor mencatat lompatan signifikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024 dengan nilai 90,36 dan predikat A-. Nilai ini naik 9,39 poin dibanding tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Barat.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengungkapkan hal tersebut sebagai capaian dari hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan kolaborasi yang konsisten. “Biasanya peningkatan tak lebih dari lima poin. Kali ini hampir sepuluh poin. Ini luar biasa,” ujar Dedie saat memimpin apel pagi di Plaza Balai Kota, Senin (5/5/2025).

Dua komponen utama yang mendorong peningkatan adalah poin pengungkit dan poin hasil. Salah satunya melalui peningkatan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berdampak langsung pada kinerja birokrasi.

Dedie juga menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menyebut banyak aset belum dimanfaatkan secara maksimal dan berpotensi menambah pendapatan daerah. “Pendapatan tambahan bisa menopang kinerja lurah, camat, dan perangkat daerah lainnya,” jelasnya.

Adapun peningkatan kualitas SDM, lanjut Dedie, terjadi di bidang hukum, teknik, pertanian, kesehatan, dan infrastruktur yang juga menjadi perhatian, termasuk pengembangan talent pool untuk birokrasi.

Sementara Pj Sekda Kota Bogor, Hanafi, menambahkan capaian ini bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan buah dari perubahan nyata dalam tata kelola birokrasi. “Ini tentunya merupakan wujud konkret dari penataan birokrasi, bukan sekedar rutinitas kebijakan,” imbuhnya.

Secara terpisah, Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin, mengungkapkan bahwa seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Bogor dipastikan bakal menerima kenaikan Biaya Operasional (BOP) mulai tahun ini.

Jenal menjelaskan, kenaikan anggaran BOP Ketua RT dan RW ini merupakan janji politik yang dicanangkan dirinya bersama Wali Kota Bogor, Dedie Rachim saat kampanye tahun lalu. “Kenaikan Rp50 ribu. Untuk RT tadinya Rp300 ribu menjadi Rp350 ribu. Sedangkan untuk RW tadinya Rp400 ribu menjadi Rp450 ribu,” tutur Jenal.

Ia pun berpesan kepada seluruh Ketua RT dan RW di Kota Bogor untuk senantiasa mengabdikan diri kepada masyarakat dan membantu Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan berbagai program Pembangunan daerah.

“RT RW harus menjadi penyambung lidah masyarakat. Laporkan jika ada masalah pada kami. Mulai dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), putus sekolah, warga yang tidak makan, atau lansia yang butuh bantuan,” ucap Jenal. (Yoga/*)

1...697071...301Halaman 70 dari 301

Connect With Us

Copyright © 2021 kabarindo24jam.com
All Right reserved

HARUS BACA

Suara Pembaca