Kabarindo24jam.com | Cibinong – Rekor yang mengesankan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ternyata sudah 546 kali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di tahun 2025. Hal tersebut nyatanya adalah bagian dari kinerja Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi dalam masa setahun kepemimpinannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengungkap, bahwa program tersebut dilakukan secara masif dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
“Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sekaligus keterjangkauan harga bahan pokok serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sebagaimana harapan dan arahan dari Pak Bupati Bogor,” kata Ajat dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Dia pun menjelaskan, pelaksanaan GPM menjangkau seluruh 40 kecamatan dan 161 desa/kelurahan di Kabupaten Bogor. Dari total kegiatan tersebut, mayoritas didukung melalui APBD Kabupaten sebanyak 529 kali, sisanya melalui APBD Provinsi serta pelaksanaan mandiri.
Dalam pelaksanaannya, total komoditas pangan yang disalurkan mencapai lebih dari 2,25 juta kilogram/liter dengan total omzet sekitar Rp34,45 miliar. Komoditas yang disediakan dalam GPM meliputi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, bawang, cabai, serta berbagai jenis sayuran.
Ajat menambahkan, pada setiap titik pelaksanaan rata-rata melayani sekitar 750 penerima manfaat, sehingga secara keseluruhan program tersebut telah menjangkau sekitar 409.500 kepala keluarga atau warga.
Menurut mantan Kepala Bappedalitbang ini, program GPM tidak hanya berfungsi sebagai intervensi harga, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah daerah dalam menekan inflasi pangan di tingkat lokal. “Program ini membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau,” katanya.
Adapun keberlanjutan GPM, lanjut Sekda Ajat, menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan serta menjaga keseimbangan antara distribusi dan keterjangkauan harga di pasaran.
“Tentunya, pelaksanaan GPM tersebut menjadi salah satu indikator kinerja sektor ekonomi kerakyatan dalam setahun kepemimpinan Rudy–Ade yang berfokus pada perlindungan daya beli masyarakat di Kabupaten Bogor,” imbuh Ajat. (Cok/*)
