Kabarindo24jam.com | Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai wajib belajar tanpa pungutan biaya di tingkat SD–SMP (negeri dan swasta) tidak sekadar diikuti, melainkan dijadikan peluang inovasi sosial untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Ibu Kota.
Pilot Project,Lebih dari Sekadar Gratis
Alih-alih langsung menerapkan ke semua sekolah, Pemprov Jakarta memilih pendekatan pelan tapi sangat pro masyarakat yaitu menggratiskan pendidikan di 40 sekolah swasta pilot, termasuk jenjang SD, SMP, dan SMK . Program ini menjadi laboratorium sosial untuk:
- Menguji sistem pendanaan dan alur birokrasi
Menyempurnakan mekanisme subsidi untuk keluarga berpendapatan rendah
Menjaga mutu pendidikan sesuai standar nasional
Sejak sebelum putusan MK, Pramono memang sudah menjanjikan pendidikan bebas biaya sebagai janji kampanye. Menurutnya, “Jakarta tidak ada kesulitan untuk itu”, baik dari segi SDM maupun fiskal . Pendekatan ini mencerminkan sikap empati publik, di mana program prioritas bukan hanya lip service, melainkan dampak nyata bagi keluarga.
Program ini meringankan beban biaya pendidikan—terutama di sekolah swasta favorit di kawasan padat penduduk—yang sebelumnya sering menjadi tantangan besar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, berlaku adil, tanpa diskriminasi.
Pramono menegaskan, program gratis ini bukan sekadar mematuhi hukum tapi juga mempercepat tujuan pembangunan SDM Jakarta. Dengan Kondisi :
– Kemampuan fiskal Jakarta kuat → tidak tergantung APBN
- Calon-percontohan yang bisa menjadi blueprint untuk ekspansi ke seluruh wilayah
Fokus anggaran APBD diprioritaskan tanpa mengerdilkan sektor lain
Dengan memposisikan pilot project sebagai eksperimen inovatif, pemerintah provinsi membuka kesempatan untuk mengevaluasi kembali cara mendanai sekolah swasta dan berkolaborasi dengan yayasan, tenaga pendidik, dan orang tua
Ini bukan soal “gratis” semata, tapi tentang kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan sistem pendidikan.
Sebagai mantan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung punya pengalaman organisatoris yang menjadi modal dalam mengelola program besar dengan banyak unsur stakeholders.
Dukungan penuh diberikan Pramono—melalui visi, keberanian fiskal, dan komitmen implementasi— yang menjadikannya figur yang tepat dalam masa transformasi pendidikan di Jakarta.
Tahapan Selanjutnya
- Evaluasi pilot 40 sekolah pada akhir tahun ajaran
Penyusunan Pergub untuk skema pembiayaan dan syarat pendukung
Eksekusi perluasan ke 100+ sekolah swasta dalam beberapa tahun ke depan
Dengan kepastian regulasi, tahapan ini dapat berjalan lancar dan terukur.
Pendekatan inovatif yang diambil Pramono Anung membuktikan bahwa keputusan MK tak hanya diikuti, tapi dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan akses, memperkuat kualitas, dan memastikan keadilan pendidikan. Program ini bukan lip service, tapi bukti nyata kepemimpinan berpihak ke rakyat, dengan strategi matang dan visi jangka panjang bagi masa depan Jakarta.
