Kabarindo24jam.com | Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis laporan terbaru terkait kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Sabtu (27/9/2025), tercatat 8.649 anak dilaporkan keracunan, dengan 3.289 kasus di antaranya terjadi hanya dalam dua pekan terakhir.
Data pemantauan JPPI menunjukkan tren kenaikan kasus sepanjang September. Lonjakan tertinggi terjadi pada periode 22–27 September 2025, ketika 2.197 anak menjadi korban.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyayangkan langkah pemerintah yang sebatas menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap kali terjadi kasus keracunan. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak menyentuh akar persoalan.
“Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu. Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Karena itu, kami menuntut untuk evaluasi dan pembenahan total,” tegas Ubaid, Senin (29/9/2025).
JPPI menilai pemahaman gizi dalam program MBG masih lemah. Menu yang disajikan kerap tidak mengutamakan kualitas gizi, bahkan penyeragaman menu dianggap mengabaikan potensi pangan lokal. “Hal ini justru bertentangan dengan jargon swasembada pangan pemerintah,” sorot Ubaid.
Tak hanya itu, struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) juga disoroti. JPPI menilai dominasi purnawirawan militer dalam lembaga tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan program. “Badan Gizi Nasional (BGN) yang seharusnya dikelola oleh pakar gizi, ahli pangan, dan tenaga kesehatan, justru didominasi oleh purnawirawan militer,” kata Ubaid.
Atas temuan tersebut, JPPI mendesak reformasi menyeluruh di tubuh BGN. Mereka menekankan perlunya kepemimpinan profesional, mekanisme akuntabilitas, serta partisipasi publik yang transparan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program MBG. (Man*/)
