JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani merespon teguran Presiden kepada jajarannya tentang perbaikan komunikasi publik dalam hal penanganan pandemi Covid dan dampaknya. Ketua Bidang Polkam DPP PDI Perjuangan itu mendukung sikap Presiden Jokowi itu.
Dia pun meminta para menteri dan pimpinan lembaga negara untuk memperbaiki komunikasi publiknya kepada masyarakat selama penanggulangan pandemi Covid-19, terutama tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah dalam menangani pandemi ini,” ujar Puan dalam keterangan persnya, Senin (19/7/2021).
Menurutnya, isi pesan dan cara penyampaiannya pun harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun yang bisa memunculkan kegaduhan. Semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi, lanjut Puan, harus terus dan makin diintensifkan.
“Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik,” kata mantan Menko PMK ini.
Puan menyayangkan selama beberapa waktu ini ruang publik belakangan ini justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19. Terlebih lagi, sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara.
“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” ujarnya.
Padahal, tegas Puan, komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu. “Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” katanya.
Ia meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi. Tak cukup di tingkat nasional, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini juga harus sampai di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput dan perkampungan.
Puan mengatakan, tidak bisa membayangkan jika ruang publik kita terus diisi oleh polemik yang kontraproduktif selama masa-masa darurat ini. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang simpatik.
Puan menyadari bahwa efek pandemi seperti kelelahan juga tidak sepenuhnya bisa dihindari oleh jajaran pemerintah dan aparaturnya. Namun, ini adalah tugas bersama untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia.
Pada Jumat (16/7/2021), Presiden Joko Widodo menegur soal komunikasi publik para pejabat terkait pandemi Covid-19. Presiden menyebut, pernyataan tidak sensitif dari pejabat publik akan membuat rakyat frustasi di tengah situasi pandemi. (***/CP)
