Kabarindo24jam.com | Bogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, secara khusus mengapresiasi prestasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang baru-baru ini kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024.
Keberhasilan Pemkot Bogor dalam merengkuh opini WTP ke sembilan kali secara berturut-turut, menurut Adityawarman, tentu saja merupakan perwujudan dari penerapan transparansi dan pertanggungjawaban yang baik dalam pelaksanaan keuangan daerah yang dilakukan oleh semua SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemkot Bogor.
Namun demikian, Adityawarman mengingatkan bahwa penerimaan opini WTP ini tidak boleh hanya menjadi acara seremonial saja, tetapi juga menjadi langkah awal untuk terus meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan daerah yang selama ini sudah baik.
Hal itu, lanjut politikus PKS tersebut, dikarenakan masih banyak catatan-catatan yang harus diperbaiki dalam sistem pemerintahan di Kota Bogor. Terutama dalam segi perencanaan penganggaran yang dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan program-program prioritas.
“Tentu saja, kami di DPRD Kota Bogor, akan mempertajam pengawasan dan sekaligus memastikan penganggaran yang berdasarkan teknokrat, sehingga kedepan melahirkan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat luas,” jelas Adit dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (16/6/2025).
Adityawarman pun berharap kedepannya, sinergi yang sudah terbangun dengan baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor bisa terus terjalin agar prinsip good corporate governance (GCG) bisa tercapai. “Pencapaian WTP yang kesembilan kali ini merupakan hal yang luar biasa. Sehingga saya berharap sinergi yang sudah terjalin bisa dijaga dan diperkuat,” imbuhnya.
Terkait dengan fungsi pengawasan dewan, diketahui pada awal Juni ini, jajaran Komisi I DPRD melakukan kunjungan lapangan dengan mendatangi kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, untuk membahas efisiensi anggaran dan penataan aset.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Kota Bogor. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dan aset ke depannya bisa lebih transparan, akuntabel, serta efisien.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan aset milik daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Karnain.
Karnain juga menekankan bahwa pengelolaan aset di Kota Bogor harus dimaksimalkan, mulai dari inventarisasi, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan aset agar bisa memberikan kontribusi kepada APBD Kota Bogor. “Jadi dengan penertiban aset serta manajemen aset yang terintegrasi dan modern, maka setiap jengkal tanah di Kota Bogor bisa memberikan manfaat bagi warga,” jelasnya. (Man/*)
