JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan reshuffle dengan melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN) Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara pada hari ini, Rabu (15/6/2022).
Zulkifli Hasan dipercaya menjabat posisi Menteri Perdagangan menggantikan M. Lutfi, sementara Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil, orang dekat mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Selain dua menteri, Presiden juga melantik tiga wakil kenteri. Yaitu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Terakhir, politikus muda yang menjabat Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, dilantik sebagai Wakil Menteri Agraria menggantikan rekan separtainya, Surya Tjandra. Raja Juli memang dikenal punya hubungan dekat dengan Presiden Jokowi.
Acara pelantikan ini diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya. Para tamu undangan pimpinan lembaga tinggi negara beserta jajaran kabinet termasuk juga para ketua umum partai politik juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut.
Setelah Indonesia raya dibacakan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti membacakan Kepres No 64 P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Setelah Keppres dibacakan, Jokowi kemudian memimpin pengambilan sumpah para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik.
“Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurusnya demi darma bakti saya pada kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi diikuti menteri yang dilantik.
Langsung Tancap Gas
Usai dilantik, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memastikan bakal langsung mengurus tiga masalah krusial di wilayah kerjanya. Masalah pertama yaitu terkait sertifikat tanah. Sebab hingga saat ini sertifikasi tanah milik rakyat sudah mencapai 81 juta.
Sedangkan masih tersisa 45 juta sertifikat lagi guna mencapai target yang telah ditentukan. “Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai adalah 126 juta sertifikat,” ucap Hadi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Tak hanya itu, masalah lain yang menjadi tugas awal Hadi sebagai menteri adalah sengketa lahan. Dia pun berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. “Bahwa sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga over laping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat,” tuturnya.
Lebih lanjut, permasalahan mengenai tanah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga akan dirampungkan oleh Hadi. Guna mempermudah penyelesaian masalah tersebut, Hadi mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait. “Insya Allah dengan sinergi, nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait,” pungkasnya. (CP/**)
