Kabarindo24jam.com | Parung — Program Pelatihan Administrasi Pertanahan yang digagas DPD KNPI Kabupaten Bogor resmi berakhir di Gedung Sekretariat PGRI Kecamatan Parung, Jumat (31/10/2025). Kegiatan penutup ini diikuti oleh perwakilan dari 59 desa dan dua kelurahan yang berasal dari tujuh kecamatan di wilayah Parung.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago, menyebut pelatihan yang digelar di enam wilayah berbeda itu berjalan lancar dan mencapai sasaran. Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya konkret organisasi kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan dalam memahami pengelolaan pertanahan.
Pelatihan ini digelar sebagai respons atas banyaknya kasus sengketa tanah di Kabupaten Bogor yang berawal dari lemahnya pemahaman perangkat desa terhadap administrasi pertanahan. Menurut Wahyudi, peningkatan kapasitas ini penting agar pemerintah di tingkat desa dan kelurahan mampu melaksanakan tata kelola lahan secara tertib dan sesuai aturan.
> “Kami ingin para peserta memahami bagaimana mengelola administrasi pertanahan secara benar. Dengan begitu, mereka bisa membantu masyarakat menyelesaikan persoalan tanah dengan baik dan menghindari sengketa,” jelas Wahyudi.
Ia menambahkan, KNPI sebagai mitra strategis pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam bidang kepemudaan, tetapi juga ikut mendorong pembangunan di berbagai sektor masyarakat.
> “Inilah wujud peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah. KNPI harus hadir memberikan manfaat yang luas,” tegasnya.
Di sisi lain, Camat Parung Adhi Nugraha menyampaikan apresiasi atas inisiatif KNPI yang menghadirkan pemateri dari Kementerian ATR/BPN. Ia menilai langkah tersebut sangat efektif untuk memperkuat pengetahuan teknis para peserta.
> “Dengan kehadiran narasumber dari ATR/BPN, peserta bisa memahami langsung proses administrasi pertanahan yang benar, bahkan berdiskusi mengenai persoalan yang mereka hadapi di lapangan,” ujarnya.
Ketua Pelaksana Kegiatan, Fahreza Anwar, menilai pelatihan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah desa untuk menata sistem administrasi pertanahan secara lebih tertib. Ia berharap kegiatan serupa dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
> “Kami ingin tahun depan pelatihan ini kembali dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak kepala desa dan lurah. Selain itu, perlu dibuat SOP yang mengatur koordinasi antara BPN, Pemkab, kecamatan, dan desa agar tertib administrasi bisa berjalan maksimal,” katanya.
Dengan tuntasnya kegiatan di Parung, DPD KNPI Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pertanahan yang transparan, tertib, dan berpihak kepada masyarakat. (Cky*/)
