Kabarindo24jam.com | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang merancang pendidikan integritas bagi para aparatur sipil negara (ASN), sehingga bisa bebas dari tindakan-tindakan koruptif. Salah satunya melalui program e-learning integrity rangers dengan target sekitar 5,85 juta ASN untuk dapat mencegah perilaku korupsi, terutama yang kecil-kecilan atau petty corruption.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan hal itu saat acara peluncuran secara resmi e-learning integrity rangers di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025). Peluncuran e-learning ini dilakukan dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan kerja sama (PKS) dengan 12 kementerian dan pemerintah daerah untuk uji coba program tersebut.
“ASN jumlahnya cukup banyak, sekitar 5,85 juta orang, itu nanti secara bertahap semuanya bisa belajar melalui e-learning ini tentang hal-hal yang berhubungan dengan anti-corruption (antikorupsi), konflik kepentingan, integritas, dan banyak hal,” ujar Setyo dalam pernyataannya yang dikutip pada Selasa (9/12/2025).
Ia mengatakan, sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh instansi dan pemerintah daerah se-Indonesia, KPK akan melakukan uji coba implementasi e-learning integrity rangers di 12 kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Uji coba ini untuk menyempurnakan aplikasi tersebut.
Instansi tersebut terdiri atas Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Banten, Pemprov DIY, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemkot Bandung.
“Ini sebagai piloting (percontohan). Jadi, setelah itu, semuanya akan kami lakukan secara serentak, sehingga proses yang dilakukan itu bisa menyasar semua pegawai dari semua golongan,” jelas purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini.
Setyo menegaskan program belajar integritas melalui e-learning integrity rangers tidak hanya menyasar terhadap ASN saja, tetapi juga pimpinan kementerian/lembaga hingga pemda. “Ini semuanya karena kan dilakukan secara e-learning. Jadi, tidak harus face-to-face (tatap muka), tidak harus hadir ke ACLC (gedung pusat edukasi antikorupsi KPK di Jakarta),” tandas dia.
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menegaskan e-learning integrity rangers itu juga untuk menghindari petty corruption atau korupsi yang berskala kecil.
Wawan berharap pendidikan integritas bisa mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap wajar korupsi kecil-kecil. “Sesuatu pemberian, sesuatu penerimaan yang dahulunya kita anggap wajar padahal itu adalah petty corruption. Harapannya setelah mengikuti e-learning ini masyarakat menjadi menganggap tidak wajar,” tutur Wawan.
Wawan juga mengatakan, dengan model pembelajaran online ini diharapkan ASN bisa lebih mudah mengakses untuk dipelajari. Ditargetkan nantinya 5 juta ASN bakal diwajibkan belajar soal integritas ini. (Cky/*)
