Kabarindo24jam.com | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka langsung meminta tambahan anggaran kepada DPR RI dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026). Penambahan anggaran itu bertujuan untuk meningkatkan peralatan kerja KPK, sehingga berdampak pada kinerja, yaitu operasi tangkap tangan (OTT) lebih masif dilakukan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto yang mendampingi Ketua KPK Setyo Budiyanto, mengungkap bahwa sejumlah peralatan yang dimiliki KPK saat ini telah usang. Menurut Fitroh, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pembelian alat. Namun, Fitroh tak mengungkap alat apa saja yang dimaksudnya.
“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya nantinya OTT tidak hanya sekali sebulan, kurang canggih Pak, ini sudah tidak up to date. Jadi kalau Komisi III kasih anggaran besar buat beli alat, barang kali OTT lebih masif,” ucap Fitroh.
Sementara, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa SDM yang ada di KPK saat ini masih kurang. Setyo mengaku tidak ada kendala dalam pengurusan penanganan perkara, tapi dia menyebutkan SDM masih kurang. “Urusan penanganan perkara, kami pastikan secara umum tidak ada kendala. Namun, dari sisi SDM, jumlahnya tidak maksimal,” beber Setyo.
Selain itu, Setyo menjelaskan soal masalah gaji di KPK. Setyo mengatakan ada perbedaan gaji antara pegawai baru dan lama. “Dan ini juga berhubungan, salah satunya harus kami sampaikan terkait masalah sistem penggajian bagi pegawai baru dan juga bagi para pegawai negeri yang dipekerjakan, misalkan dari kepolisian dari kejaksaan,” sebutnya.
Atas hal tersebut, menurut purnawirawan jenderal polisi berpangkat bintang tiga atau Komisaris Jenderal ini, KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Sehingga kini sudah ada jalan keluar terkait urusan gaji ini.
“Kami harus sampaikan supaya anggota komisi III paham bahwa sekarang ada disparitas antara pegawai lama dengan pegawai baru, tapi hal ini sudah mungkin ada kabar gembira, sudah selesai, kami sudah banyak berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. “Mudah-mudahan untuk 2026 ini tidak ada lagi disparitas antara pegawai lama dan pegawai baru sehingga bisa memotivasi,” jelas dia.
Selain hal tersebut, Setyo juga mengungkap dalam beberapa bulan terakhir, KPK terus melakukan OTT. Akan tetapi, dia mengakui bahwa OTT dalam setiap bulan bukanlah target KPK sebenarnya. Sejauh ini, OTT hanya dilakukan sesuai informasi yang diterima KPK.
“Karena itu juga salah satu target kami, tapi sekali bukan target yang dipaksakan ya. Targetnya adalah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, barulah KPK bertindak” kata Setyo yang terpilih dan menjabat Ketua KPK di penghujung masa kekuasaan Joko Widodo sebagai Presiden RI. (Cok/*)
