Kabarindo24jam.com | Bogor kota – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, mengatakan bahwa jam operasional BisKita telah kembali normal terhitung mulai Senin (12/1/2026). Saat ini, BisKita beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB dan melayani empat koridor utama.
Keempat koridor tersebut meliputi Koridor 1 Terminal Bubulak–Cidangiang, Koridor 2 Ciawi–Terminal Bubulak, Koridor 5 Stasiun Bogor–Terminal Ciparigi, serta Koridor 6 Stasiun Bogor–Parung Banteng. “Jam operasional BisKita sudah normal semuanya, mulai hari ini,” ujar Sujatmiko dalam keterangannya dikutip, Selasa (13/1/2026).
Sujatmiko juga memastikan bahwa tarif BisKita masih tetap, yakni Rp4.000 untuk penumpang umum dan Rp2.000 untuk pelajar. Ia menjelaskan, kembalinya layanan BisKita ke operasional normal dilakukan setelah sebelumnya armada beroperasi secara mandiri karena belum adanya kontrak baru.
Diketahui, pengadaan layanan BisKita dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui skema Buy The Service (BTS) yang secara regulasi wajib melalui proses lelang setiap tahun dan tidak dapat langsung menggunakan sistem kontrak multiyears.
Terkait pengembangan Koridor 3 dan Koridor 4, Sujatmiko menyampaikan bahwa hingga saat ini belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan masih menunggu investor yang berminat. “Belum, anggaran belum ada. Tapi kalau ada investor yang mau, boleh-boleh saja, dengan tetap mengikuti regulasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, menjelaskan penyebab tidak beroperasinya layanan Biskita Trans Pakuan pada awal tahun 2026, disebabkan oleh mekanisme Buy The Service (BTS).
“BTS berdasarkan regulasi memang harus sistem lelang. Ada masukan supaya dibuatkan multiyears, satu kali MoU untuk dua tahun, tapi itu tidak bisa. Multiyears harus menggunakan Perda, sementara BTS sudah diatur setiap tahun wajib lelang,” ujar Jenal saat ditemui di Balaikota Bogor.
Ia menjelaskan, keterlambatan seperti ini kerap terjadi di awal tahun anggaran. Tidak hanya pada Biskita yang memiliki anggaran miliaran rupiah, namun juga pada anggaran lainnya. “Kita tahu setiap awal tahun memang pasti ada keterlambatan. Bahkan gaji ASN pun kadang baru cair di atas tanggal 10 Januari. Jadi ini lebih kepada teknis proses lelang,” jelasnya.
Menurut Jenal, terhentinya layanan Biskita sebelumnya juga dipengaruhi oleh proses penyesuaian administrasi, mulai dari penyusunan RAB hingga kajian teknis lainnya yang harus dipenuhi sebelum lelang berjalan. Meski demikian, ia mengakui perlunya antisipasi ke depan agar kejadian serupa tidak terulang. (Man/*)
