Kabarindo24jam.com | Subang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik -BPS- yang diolah pada tanggal 14 Juli 2025, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun 2024, Kabupaten Bogor berada di 10 besar.
Bahkan, angkanya melebih LPE Indonesia dan Jabar. Dimana, LPE Kabupaten Bogor berada pada angka 5,21% melebihi angka Indonesia sebesar 5,03% dan Provinsi Jabar sebesar 4,95%.
Selanjutnya, terkait Indikator Makro Pembangunan (Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem) se-Provinsi Jabar, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Kabupaten Bogor berada di bawah angka Indonesia dan Jabar.
“Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor tahun 2024 sebesar 7.05 % berada di 10 terendah se-Jawa Barat, dibawah angka Indonesia yakni sebesar 8.57 % dan Provinsi Jabar sebesar 7.46 %. Untuk angka tertinggi sebesar 11.93 % yakni Kabupaten Indramayu,” tutur Mendagri Tito dalam keterangannya dikutip, Rabu (16/7/2025).
Kemudian, Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Bogor tahun 2024 sebesar 0.52 %, berada di posisi lima terendah se-Jabat. Dibawah angka Indonesia yakni sebesar 0.83 % dan Jabar sebesar 0.78 %. Sementara angka tertinggi sebesar 1.72 % yakni Kabupaten Indramayu.
Sementara itu, berdasarkan data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah yang diolah pada 14 Juli 2025. Terkait persentase Realisasi Pendapatan APBD se-Jabar tahun 2025, Kabupaten Bogor mencapai angka 50.07% tertinggi ke 6 se-Jawa Barat. Untuk Kapasitas Fiskal APBD 2025 se-Jabar, Kabupaten Bogor masuk kategori Kapasitas Fiskal Sedang.
Yakni ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang, dan pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Di Indonesia, hanya ada empat kabupaten yang masuk dalam kategori ini.
Diketahui sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam rangka membahas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Jabar yang diadakan di Lembur Pakuan, Subang, Selasa (16/7/2025), diikuti Kepala Daerah se-Jabar.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah arahan. Diantaranya beberapa capaian yang diraih oleh Kabupaten Bogor terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
Terkait rakor dengan Mendagri, Tito Karnavian, Bupati Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan, dirinya hadir pada rakor tersebut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ajat Rochmat Jatnika beserta jajaran Pemkab Bogor untuk mengikuti arahan Mendagri dan Gubernur Jabar.
“Rakor tersebut membahas salah satunya mengenai arah kebijakan nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, penyelenggaraan pemerintahan, demi pembangunan daerah yang lebih baik,” jelas Rudy.
Bupati Rudy pun berharap dengan semangat kolaborasi, kita bergerak bersama demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik, lebih merata, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat kabupaten Bogor.
Mendagri Tito Karnavian juga memberikan arahan agar Pemda memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks pembangunan manusia, gini ratio, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan serta memberikan dukungan terhadap program strategis pemerintah.
“Perkuat program standar pelayanan minimum enam pelayanan dasar urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta sosial,” kata Tito.
Tito melanjutkan, ciptakan inovasi dan kreasi pembangunan yang berbasis ramah lingkungan. Lakukan efisiensi sehingga setiap rupiah benar-benar berarti untuk rakyat. Tidak dilarang untuk melakukan kegiatan rapat pertemuan yang dianggap penting di hotel- hotel atau restoran sepanjang benar-benar bermanfaat sekaligus untuk menghidupkan sector hospitality.
“Tingkatkan PAD dengan upaya-upaya kreatif berdasarkan potensi wilayah termasuk mempermudah perizinan berusaha, jaminan berusaha, membangun infrastruktur akses jalan, air, listrik, dan yang lainnya. Membuat Mal Pelayanan Publik, serta menyelesaikan RTRW dan RDTR yang juga bermanfaat untuk membuka lapangan kerja,” ujar Tito.
Arahan lainnya adalah, ciptakan kekompakan semua stakeholder pusat-daerah tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan desa, dan ciptakan suasana stabilitas politik dan keamanan untuk memberi ruang berlangsungnya pembangunan dengan aman, lancar, dan sukses. (Cky/*)
