Kabarindo24jam.com | Jakarta –
Massa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menuntut agar pemerintah dan DPR memenuhi ’17+8 Tuntutan Rakyat’ dengan menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Dari pantauan, massa yang tiba sekitar pukul 14.34 WIB tampak mengenakan jas almamater berwarna kuning dan biru. Mereka membawa spanduk ‘Menangkan Tuntutan Rakyat’. Selain itu, mereka membawa atribut seperti bendera besar BEM UI dan UIN berjalan sambil mengibarkan bendera.
“Kita datang untuk menagih janji, yang tuntutan 17+8, di mana sebenarnya sudah diterima ya oleh pemerintah dan anggota Dewan, yang mana itu juga tuntutan kolektif masyarakat, baik kali dari influencer, mahasiswa, masyarakat sipil,” ucap Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru.
“Seluruhnya, itu tuntutan yang kita minta untuk segera dituntaskan, untuk segera dilunasi oleh pemerintah dan DPR RI,” sambung Diallo yang ditemui wartawan di lokasi aksi demo.
Kemudian ia menyebut anggota DPR yang menyampaikan pernyataan kontroversial masih duduk di kursi Dewan. Dia juga meminta agar prajurit TNI tidak dilibatkan dalam tindakan pengamanan yang terkait kegiatan sipil.
“Dan kami juga menuntut agar TNI tidak ikut campur dalam setiap tindakan pengamanan, tindakan yang berhubungan dengan sipil, karena itu kembalilah ke barak TNI,” ujarnya.
Menjelang waktu Maghrib pada pukul 17.48 WIB, massa mahasiswa mulai membubarkan diri dengan berjalan ke arah GBK bersama-sama sesuai dengan kelompok masing-masing. Sambil berlalu, mereka menyanyikan ‘sayonara’ pulang dengan tertib dan aman.
Berikut ini poin-poin dalam ’17+8 Tuntutan Rakyat’ yang ramai tersebar, Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak, Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran, Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia, Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK, Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat, Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis, Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri, Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol), Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak serta membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. (Cky/*)
