Kabarindo24jam.com | Jakarta – Ketegangan diplomatik kembali menghangat antara Indonesia dan Malaysia. Kali ini, penyebabnya adalah penolakan pemerintah Malaysia terhadap penggunaan istilah (Ambalat) yang kerap dipakai Indonesia untuk menyebut wilayah sengketa di Laut Sulawesi.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, angkat bicara mengenai polemik ini. Ia menegaskan bahwa penggunaan istilah Ambalat bukan tanpa dasar, melainkan merujuk pada sejarah panjang yang telah diakui dalam berbagai diskusi nasional.
“Penamaan itu sudah jadi bagian dari sejarah kita. Jadi selama ini, istilah itu sudah kita gunakan secara konsisten,” ujar Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Namun, Eddy juga menekankan bahwa penanganan sengketa ini sepenuhnya berada di tangan Kementerian Luar Negeri. Menurutnya, diplomasi adalah jalur terbaik untuk menyikapi perbedaan pendapat terkait klaim wilayah tersebut.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa negaranya tidak mengakui istilah Ambalat karena dianggap mencakup sebagian wilayah Laut Sulawesi yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Malaysia, tepatnya di Blok ND-6 dan ND-7.
Menurut Hasan, posisi Malaysia didukung oleh hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002. Ia menyebut istilah yang dianggap sah oleh negaranya adalah Laut Sulawesi bukan Ambalat.
Pernyataan tersebut menimbulkan reaksi beragam di Indonesia. Meski belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI, banyak pihak berharap pemerintah segera mengambil langkah diplomatik tegas untuk menghindari potensi konflik berkepanjangan.
Di tengah dinamika ini, isu kedaulatan maritim kembali jadi perhatian publik. Ambalat, yang dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya alam di bawah laut, telah lama menjadi titik rawan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.
(dul/*)
