Kabarindo24jam.com | Jakarta – Perdana Menteri Thailand tahun 2025 Anutin Chanthavirakul dari Partai Bhumjaithai, menjabat sejak 7 September 2025. Sebelumny adalah Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 16 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2025,
Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Paetongtarn Shinawatra sebagai Perdana Menteri pada 29 Agustus 2025 karena dugaan pelanggaran etika dan standar kejujuran. Alasannya adalah percakapan teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang dianggap melemahkan posisi Thailand dalam sengketa perbatasan dengan Kamboja.
Dukungan rakyat untuk memberhentikan Paetongtarn Shinawatra cukup signifikan. Pada Juni 2025, Ribuan demonstran turun ke jalan-jalan Bangkok, menyerukan pengunduran dirinya. Selain itu, jajak pendapat National Institute of Development Administration (Nida) menunjukkan penurunan popularitas Paetongtarn dengan tingkat persetujuan hanya nencapai 9,20%.
Manuver Politik di Tengah Krisis Nasional, Pemerintah Thailand kini resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui dekrit resmi yang dipublikasikan di Royal Gazette (12/12/2025). Keputusan itu mengakhiri masa kerja parlemen yang baru berusia beberapa bulan dan membuka jalan bagi pemilihan umum baru.
Langkah ini menjadi sebuah momen paling dramatis dalam politik Thailand dimana konflik internal kekuasaan sangat berkaitan erat dengan tekanan eksternal dan kondisi domestik yang memburuk.
Ketidak stabilan serta Krisis Koalisi
Sejak memenangkan dukungan Parlemen pada September 2025, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memimpin pemerintahan minoritas yang rapuh. Ketidak mampuan legislatif untuk menghasilkan mayoritas stabil serta kegagalan menyatukan koalisi besar mendorong pemerintah ke titik rapuh.
Dukungan yang pernah dijalin dengan partai lain runtuh, terutama setelah sengketa soal reformasi konstitusi yang seharusnya memperkuat mandat pemerintahan
Dalam dekritnya, Pemerintah menyatakan bahwa tanpa parlemen yang stabil, negara menghadapi risiko penurunan kepercayaan internasional dan stagnasi administrasi, untuk solusi paling tepat adalah menyerahkan kembali keputusan politik ke rakyat melalui pemilu.
Adanya tekanan Luar Negeri mengenai Konflik di Perbatasan yang Mengeras
Pembubaran parlemen juga terjadi di tengah eskalasi konflik militer dengan Kamboja, yang memicu nasionalisme keras dan menjadi isu sentral politik dalam negeri.
Selama beberapa minggu, bentrokan di perbatasan membawa tekanan tambahan terhadap pemerintah. Bahkan setelah gencatan senjata disepakati,dan dampak sosial bagi kemanusiaan,konflik ini membuat tetap tinggi.
Kondisi seperti ini memberi ruang bagi pemerintahan yang sedang caretaker untuk mengalihkan narasi dari kegagalan legislatif ke isu keamanan nasional,
Manuver Pembubaran DPR memungkinkan Anutin memanfaatkan momentum nasionalisme dan menghindari mosi tidak percaya yang hampir menghantam pemerintahannya. Anutin juga memiliki kesempatan untuk mengatur ulang peta kekuasaan,
Meraih dukungan legislatif yang lebih kuat, dan memposisikan diri sebagai figur stabil di tengah gejolak nasional.
Isu keamanan diperkuat. Konflik perbatasan menciptakan atmosfer dukungan bagi pihak yang menempatkan keamanan dan kedaulatan nasional sebagai prioritas utama, untuk posisi yang sering menguntungkan pendukung kebijakan keras dan aliansi militer.
Oposisi Reformis Partai Rakyat
Pembaruan terpecah. Partai yang mengusung reformasi konstitusi dan pembaruan institusional kehilangan ruang legislatif untuk mendorong agenda mereka.
Fragmentasi strategi politik. Oposisi kini harus mengatur ulang strategi kampanye di tengah permainan narasi nasionalisme yang kuat.
Penundaan Kebijakan penting Publik ,termasuk Ketidak berfungsian parlemen dan masa pemerintahan caretaker semua akan menunda kebijakan pembangunan, reformasi sosial ekonomi, dan penanganan isu krusial seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, serta investasi jangka panjang.
Persoalan yang sangat krusial adalah Ketidak pastian ekonomi dapat menurunkan kepercayaan investor dan memperlambat pertumbuhan, terutama saat ekonomi global menghadapi tekanan.
Manfaat untuk Rakyat Realitasnya,secara konstitusional, pembubaran DPR memicu pemilu dengan mandat baru memberi kesempatan memperbarui legitimasi politik secara praktis, manfaat bagi rakyat masih jauh dari kejelasan.
Stabilitas parlementer.
Menjadi momentum bagi rakyat untuk menilai dan memilih representasi yang lebih menyimpukanbahwa Politik diPersimpangan berbahaya.
Pembubaran DPR Thailand bukan sekadar perpindahan kekuasaan legislatif, ini adalah taktik politik strategis dalam konteks tekanan internal dan eksternal. momentum ini akan menjadi titik balik dalam Pemilihan umum yang dijadwalkan paling lambat awal Februari 2026. (Ls/*)
