Kabarindo24jam.com | Jakarta – Di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok, mahasiswa justru menemukan fakta mencengangkan: anggota DPRD DKI menerima tunjangan perumahan hingga puluhan juta rupiah setiap bulan. Fakta itu memicu protes Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) yang menggelar aksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 4 September 2025.
Dengan satu mobil komando dan spanduk besar, massa tiba sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Orator aksi menuding anggota dewan menikmati fasilitas berlebihan.
“Kami minta transparansi dari DPRD. Apa saja yang sudah kalian nikmati dari pajak kami? Tunjangan kalian diduga lebih besar daripada DPR RI. Maka gerakan ini akan terus kami kawal,” seru salah satu orator.
Tiga Tuntutan AMPSI
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan tiga tuntutan utama:
- Transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI yang dinilai lebih besar dari DPR RI.
- Penurunan hingga penghapusan tunjangan dewan yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada rakyat.
- Audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI, termasuk Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.
Isu paling disorot adalah tunjangan perumahan anggota DPRD. Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, pimpinan DPRD berhak atas tunjangan Rp 78,8 juta per bulan, sementara anggota DPRD menerima Rp 70,4 juta. Aturan ini bersandar pada PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Pergub DKI Nomor 17 Tahun 2022.
Regulasi tersebut memang memperbolehkan tunjangan uang bila pemerintah daerah tidak menyediakan rumah jabatan, dengan catatan harus memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran. Namun, angka puluhan juta rupiah per bulan itulah yang kini dipersoalkan publik.
Respons DPRD DKI
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menanggapi aksi tersebut dengan singkat. Ia menyebut dewan masih fokus pada pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat kericuhan demo sebelumnya.
“Kita masih membahas perbaikan fasilitas yang ada di Jakarta yang kemarin dirusak. Itu saja. Nanti kan kita juga masih pembahasan anggaran,” kata Ima di Gedung DPRD DKI.
Ketika ditanya apakah tunjangan rumah Rp 70 juta masih berlaku, Ima tidak menjawab tegas.
“Lihat saja. Saya juga… apa namanya, masih dalam pembahasan ke depan ya,” ujarnya.
Tuntutan mahasiswa ini merupakan tekanan publik terhadap DPRD DKI yang dituding menikmati privilese di tengah kesenjangan ekonomi Jakarta. Pertanyaan kuncinya: beranikah DPRD membuka semua anggaran secara transparan, atau justru membiarkan kecurigaan rakyat terus bertambah yang berujung pada kemarahan lagi? (Man*/)
