Kabarindo24jam.com | Jakarta – Di tengah rakyat Indonesia yang semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok, sejumlah politisi justru berpesta dengan uang rakyat. Dugaan skandal korupsi kembali mencoreng wajah parlemen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini membongkar praktik busuk dugaan penerimaan dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh mayoritas anggota Komisi XI DPR RI pada periode 2020–2023.
Kasus ini terungkap setelah pengakuan Satori, anggota DPR yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka penyelewengan dana CSR BI–OJK pada Kamis (7/8/2025). KPK menduga Satori mengantongi uang Rp12,52 miliar. Rinciannya, Rp6,30 miliar berasal dari program sosial BI, Rp5,14 miliar dari kegiatan Penyuluhan Keuangan OJK, serta Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.
Ironisnya, dana yang seharusnya membantu masyarakat justru dipakai Satori untuk memperkaya diri. “Seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya,” ungkap Asep, penyidik KPK. Tidak cukup sampai di situ, Satori bahkan diduga merekayasa transaksi perbankan dengan melibatkan salah satu bank daerah agar penempatan deposito dan pencairannya tidak terdeteksi di rekening koran.
Atas aksinya, Satori dijerat Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, serta Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain Satori, KPK juga menjerat anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, sebagai tersangka.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, hanya berkomentar singkat. “Kita hormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK terkait penetapan tersangka dua anggota DPR RI yang berkaitan dengan Program Sosial Bank Indonesia,” ujarnya, Kamis malam.
Kasus ini sekali lagi menjadi bukti lemahnya hukum di Indonesia terhadap koruptor. Hukuman yang ringan dan fasilitas mewah di penjara membuat mereka tak pernah jera. Akibat ulah politisi rakus ini, bukan hanya uang negara yang terkuras, tetapi juga kepercayaan publik terhadap demokrasi yang hancur pelan-pelan. Rakyat kecil tetap berjuang mendapatkan makanan layak, sementara para wakilnya di Senayan sibuk mengisi perut sendiri.
Jika budaya impunitas ini terus dibiarkan, efek jangka panjangnya adalah kemiskinan struktural, runtuhnya moral bangsa, dan semakin lebarnya jurang kesenjangan sosial. Korupsi bukan hanya mencuri uang, tetapi mencuri masa depan Indonesia.
