Kabarindo24jam.com | Cibinong – Wakil Ketua (Waka) II DPRD Kabupaten Bogor, KH.Agus Salim, menyoroti ketidaksesuaian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada bulan Ramadan, sehingga memicu keluhan dari orang tua murid dan masyarakat. Sebagai koordinator Komisi IV, ia berencana mengarahkan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor untuk membantu pengawasan penyaluran MBG di satuan pendidikan.
“Memang penyaluran MBG ini yang pertama kalinya dilakukan saat bulan puasa. Namun, karena adanya laporan dan keluhan, seharusnya segera dilakukan evaluasi. Saya akui, domain pengawasan program MBG wewenang Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah. Namun, karena menyangkut kepentingan masyarakat lokal, DPRD tidak akan tinggal diam,” ujar Agus Salim dalam pernyataannya yang dikutip, Selasa (3/3/2026).
“Meskipun ini domain Pusat, penerima manfaatnya adalah anak-anak kita semua. Kami akan melakukan pengecekan dan membantu komunikasi agar penyaluran MBG ini dievaluasi. Sebagai koordinator Komisi IV, saya juga berencana menginstruksikan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor untuk membantu pengawasan penyaluran MBG di satuan Pendidikan,” sambung dia.
Menurut Agus yang juga Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, Agus juga meminta pihak terkait lebih terbuka dalam menerima masukan masyarakat agar hak penerima program MBG benar-benar terpenuhi. Jangan sampai hak anak-anak justru berkurang di bulan Ramadan ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Jawa Barat dr. Fusia Mediawaty angkat bicara mengenai menu penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikeluhkan orang tua murid dan masyarakat pada bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Menurutnya bahwa menu yang disalurkan oleh dapur SPPG sudah sesuai dengan standar gizi.
“Di sana ada roti. Mungkin mereka tidak tahu bahwa ada kandungan protein di dalam kacang juga, lalu ada telur dan susu,” kata dr. Fusia, kemarin. Meski demikian, ia mengaku akan menindaklanjuti keluhan orang tua murid terkait menu MBG yang disalurkan oleh dapur SPPG kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor. Nanti akan kami cek kembali,” jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan pantauan di lapangan, paket MBG di SDN Tunggilis Cileungsi hanya berisi satu butir telur rebus, satu buah jeruk, satu bungkus agar-agar, dan keripik tempe. Sementara itu, paket di SDN Cipayung 02 Cibinong terdiri atas susu kotak ukuran 110 ml, roti, dan pisang. Di SDN Bojong Kulur, paket yang dibagikan berupa roti, jeruk, dan kacang.
Salah satu orang tua murid, Rani, mengeluhkan kualitas menu tersebut. Ia mempertanyakan kelayakan paket itu disebut sebagai makanan bergizi. Penyaluran MBG di awal Ramadan ini tidak sesuai harapan. Jika dihitung, nilainya tidak sebanding dengan anggaran yang seharusnya.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi, menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini seolah dipaksakan meski persiapannya belum matang. Menurutnya, program yang memiliki tujuan mulia ini justru menimbulkan banyak persoalan di lapangan.
“Sebelum Ramadan saja sudah banyak masalah. Sekarang saat Ramadan, terlihat sekali program ini dipaksakan. Implementasinya justru memicu berbagai persoalan. Saya melihat bahwa masalah muncul mulai dari standar nutrisi yang tidak terpenuhi hingga potensi kerugian negara,” jelasnya.
Dia menambahkan, jika gizi yang diberikan pun tidak memenuhi standar, maka hal itu memboroskan uang negara. “Oleh karena itu, saya mendesak agar penyaluran MBG di daerah, khususnya di Kabupaten Bogor, mendapatkan sorotan tajam dari publik agar program pusat tidak rusak akibat implementasi yang acak-acakan,” pungkas Yufitriadi. (Cky)
