Kabarindo24jam.com | Yogyakarta – Sejak wacananya digulirkan dua bulan lalu, rencana pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum juga direalisasi. Padahal diketahui, sembilan nama tokoh dari berbagai latar belakang sudah dinyatakan siap bergabung ke komite tersebut.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang namanya disebut-sebut akan bergabung ke Komite Reformasi Polri, ketika ditanya wartawan di Yogyakarta pada Minggu (26/10/2025), mengaku tidak tahu perkembangan serta kelanjutan tim yang digagas Presiden Prabowo itu.
Meskipun telah menyatakan kesediaannya bergabung, namun Mahfud MD memilih untuk tidak menanyakan tindak lanjut kepada pihak Istana. Ia memahami bahwa penyusunan tim memerlukan pertimbangan yang tidak sederhana dari Presiden Prabowo Subianto.
Mahfud menegaskan bahwa komunikasi resmi terkait tawaran bergabung dalam Komite Reformasi Polri telah lama selesai. “Komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama, yaitu ketika saya diminta dan saya menyatakan, ‘Oke’, untuk reformasi Polri saya bersedia,” ujarnya.
Setelah menyatakan kesediaan tersebut, Mahfud MD memilih untuk tidak menanyakan tindak lanjut kepada pihak manapun. Ia tidak ingin terkesan terlalu berambisi atau mendesak. “Nanti dikira saya ingin atau apa, gitu. Saya kan cuma bersedia,” kata Mahfud, menjelaskan alasannya untuk tetap pasif dalam menunggu informasi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengakui belum ada komunikasi dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri. Sosok Dofiri sangat relevan dalam pembentukan komite ini, sehingga ketiadaan komunikasi ini menunjukkan bahwa proses internal masih berjalan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pembentukan Komite Reformasi Polri tergantung pada keputusan Presiden Prabowo. Yusril mengatakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tentu lebih mengetahui kapan komite tersebut akan diumumkan oleh Presiden Prabowo.
“Hanya sampai hari ini belum juga diumumkan Komite Reformasi Kepolisian itu. Wartawan tanya saya terus, saya bilang kapan diumumkan, kapan dibentuk itu bukan lagi ke saya nanya, itu tanya pada Mensesneg,” kata Yusril, dalam acara Alumni di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/10/2025).
Yusril menyebut dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) pada September lalu, Presiden Prabowo menyampaikan akan membentuk Komite Reformasi Polri. Bahkan, kata dia, Presiden sudah menyampaikan niat membentuk komite sebelum menerima kedatangan tokoh-tokoh GNB tersebut.
“Bahkan sebelum pertemuan itu pun beliau (Presiden Prabowo Subianto) sambil jalan dengan saya mengatakan, Prof, kita akan bentuk Komisi Kepolisian ini nanti Prof ada di dalam situ. Ya, kita himpunlah ahli-ahli hukum Tata Negara nanti akan memberikan sumbangan pikiran kepada saya, dalam waktu 2-3 bulan kita lakukan reformasi ini,” ujar Yusril.
Dia menambahkan, pembentukan komite juga merupakan momentum untuk mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. “Dan lebih-lebih terakhir kemudian setelah ada demonstrasi akhir Agustus yang lalu. Ada tuntutan untuk segera melakukan reformasi terhadap Polri dan Presiden merespons itu dengan mengatakan akan segera membentuk Komisi Kepolisian,” pungkasnya. (Cky/*)
