Kabarindo24jam.com | Leuwiliang – Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan aktivis di Bogor Barat melalui kegiatan forum Lokakarya Perencanaan Partisipatif (Planning Charrette) yang digelar di aula Institut Ummul Quro Al-Islami, Leuwiliang, Senin (22/9/2025).
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Ir Bambam Setia Aji mengungkapkan bahwa forum bersifat ajang dialog ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait persiapan dan memantapkan hal-hal terkait pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat.
“Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta kami untuk mengawal sekaligus menyiapkan berbagai hal untuk menyongsong pembentukan DOB Bogor Barat dan Bogor Timur. Ini diawali dengan menampung aspirasi dari perwakilan masyarakat di Bogor Barat,” ungkapnya.
Seluruh aspek yang dibutuhkan masyarakat, kata Bambam yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pengendalian Program Pembangunan Sekretariat Daerah ini, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, dan transportasi menjadi aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
Melalui forum ini, lanjut dia, pihak-pihak terkait diharapkan dapat menyatukan persepsi terhadap rencana DOB Bogor Barat. Sehingga setelah pemerintah pusat mencabut moratorium itu, DOB Bogor telah siap direalisasikan.
“Karenanya, kita harus siapkan dari sekarang persiapan-persiapannya, termasuk di tahun 2026 akan ditunjuk untuk menjadi calon ibu kota Bogor Barat. Dengan demikian, ke depan invenstor pun sudah siap untuk masuk mendukung pengembangan sekaligus pembangunan DOB Bogor Barat,” urai Bambam.
Akademisi sekaligus pemerhati kebijakan publik, Yusfitriadi, mengapresiasi langkah Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi yang nyatanya sangat serius mendukung DOB Bogor Barat. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan anggaran yang berfokus pada pembangunan di wilayah Barat Kabupaten Bogor.
Tentunya hal tersebut dapat diartikan sebagai wujud semangat bersama untuk berdirinya Kabupaten Bogor Barat. “Penganggaran Pembangunan memang tidak bisa sekaligus, tapi bisa dimulai dengan kantor pusat pemerintahan, jadi ini adalah political will Pemkab Bogor,” ujar Yusfitriadi.
Ia menambahkan, bahwa pemekaran Bogor Barat tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat merasakan kemajuan pembangunan. “Masyarakat ingin sejahtera, sehingga jangan sampai pemekaran sekedar kepentingan elite. Jadi bagaimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya,” imbuh Yusfitriadi. (Cky/*)
