Kabarindo24jam.com | Jakarta – Penundaan Muktamar ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari April ke September 2025 bukan hanya soal waktu — tetapi membuka babak baru dinamika politik di internal partai berlambang Ka’bah ini . Dengan jeda waktu tambahan ini, bursa calon ketua umum (Ketum) justru kian ramai dan jadi sorotan publik.
Nama-nama besar, baik dari internal maupun eksternal PPP, bermunculan dan memantik perbincangan. Bahkan, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat disebut-sebut, selain figur populer lain seperti Muhammad Mardiono, Romahurmuziy, Sandiaga Salahuddin Uno, Taj Yasin Maimoen, hingga tokoh-tokoh nasional non-kader seperti Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Di tengah memanasnya bursa ketum ini, Majelis Kehormatan PPP menyerukan agar para kader menahan diri. Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur, menegaskan muktamar harus dijadikan ajang konsolidasi, bukan arena konflik.
“Siapakah yang akan terpilih nanti, mari kita serahkan sepenuhnya kepada mereka yang berhak memilih yaitu DPW dan DPC. Jangan biarkan riuh di luar forum malah memecah belah kita,” tegas Zarkasih dalam keterangan tertulisnya.
Zarkasih mengingatkan bahwa seluruh proses harus berjalan sesuai AD/ART partai, dan meminta seluruh elemen partai menyambut muktamar dengan penuh kekeluargaan, optimisme, dan semangat persaudaraan.
Penundaan muktamar disebut sebagai upaya untuk mematangkan persiapan, sekaligus memberi ruang bagi partai untuk meredam potensi gesekan akibat sengitnya bursa calon ketum. Sebab, seperti diingatkan Zarkasih, semakin gaduh isu perebutan kursi ketum di luar forum resmi, semakin besar pula risiko perpecahan internal PPP.
Kini semua menunggu, apakah PPP mampu memanfaatkan momentum ini untuk meneguhkan arah politik baru, atau justru terjebak dalam pusaran tarik-ulur kepentingan yang bisa menggerus kekuatan partai di pentas nasional? Kita lihat nanti (man/*)
