KabarIndo24Jam.com | Jakarta – Sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR RI, menduga kemungkinan adanya arahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam keputusan mutasi terhadap putra Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Kunto Arief Wibowo, dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengemukakan soal kemungkinan adanya arahan Jokowi kepada Panglima TNI untuk memutasi Letjen Kunto. Ia pun menyebut menjadi tidak benar jika Panglima Jenderal Agus Subiyanto mendapatkan arahan dari Jokowi yang notabenenya merupakan mantan presiden.
“Konon itu yang menjadi penggantinya (Letjen Kunto) adalah mantan ajudan Presiden ke-7. Berarti panglima TNI ini atas arahan dan mungkin quote and quote atas perintah Presiden ke-7, ini yang tidak bener,” ujar TB Hasanuddin dalam acara talk show satu stasiun televisi berita terkemuka di tanah air, Senin (5/5/2025).
Hasanudin kemudian menjelaskan, dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Artinya, Presiden Prabowo Subianto-lah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap TNI saat ini.
“Panglima TNI memutasikan yang bukan KSAD, KSAL, KSAU, boleh, memutasikan Jenderal Kunto? Boleh. Tetapi, masalahnya apakah itu sudah sesuai perintah dari Presiden (Prabowo)? Nah, di sini (memutasi Letjen Kunto) atas perintah siapa?” ujar Hasanuddin yang pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden RI ke-5, Megawati Soekarno Putri.
Dikatakannya, menurut peraturan perundang-undangan, tidak masalah jika Prabowo sebagai panglima tertinggi menyetujui mutasi terhadap Letjen Kunto. Namun yang terjadi, Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI mengeluarkan keputusan mutasi Letjen Kunto dan kemudian dibatalkan hanya dalam waktu sehari.
“Jadi boleh mengembalikan ke jabatan itu, karena beliau (Prabowo) sebagai penguasa tertinggi, nah jadi boleh. Yang saya tidak habis pikir, bagaimana Panglima TNI masih ya diintervensi oleh seorang sipil, ini bahaya,” ujar TB Hasanuddin yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.
Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksamana Muda (purn) Soleman B Ponto menyorot mutasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor: Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025. Salah satu yang terkena mutasi adalah Laksamana Muda Kresno Buntoro.
Laksda Kresno dimutasi dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. “Baru kali ini terjadi, Kababinkum loh itu, Angkatan Laut, tiba-tiba pensiunnya jadi Angkatan Darat. Nah artinya di dalam TNI ini sedang tidak baik-baik saja,” ujar Soleman.
Ia melihat adanya sistem di TNI saat ini yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terbukti dari polemik mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dan Laksda Kresno Buntoro yang dipensiunkan di Angkatan Darat. Sebab sebelum keluarnya keputusan mutasi dan rotasi perwira tinggi, seharusnya melewati proses yang panjang dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
“Kita bukan melihat siapa yang digeser, tetapi sistemnya. Artinya ada sistem yang tidak main di sini, yang disampaikan tadi pembukaan Kapuspen. TNI itu ada yang namanya Wanjakti, jadi kalau sudah melewati Wanjakti itu sudah pasti, tidak mungkin tidak pasti,” ujar Soleman seraya menyebut perlunya “ganti mesin” di internal TNI untuk memperbaiki institusi tersebut.
“Gampang (untuk memperbaikinya), ganti mesin. Ya ganti mesin, ya rotasinya diganti saja itu, karena sudah susah kita memperbaiki, karena kalau memperbaiki ini ya sudah. Di tentara itu selalu kesalahan itu akan ada hukuman itu sudah pasti ada, dan ini adalah sesuatu yang membuat menggoncang negeri ini,” imbuhnya. (Cok/*)
