Kabarindo24jam.com – BENGKULU – Gelombang protes terhadap kebijakan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan terus mengalir, menyusul pemberlakuan kenaikan opsen pajak hingga 66 persen yang dinilai sangat memberatkan rakyat kecil. Puncaknya terjadi saat dialog terbuka antara mahasiswa Bengkulu dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di mana mahasiswa secara terbuka menyampaikan keresahan rakyat. Wapres Gibran pun menyayangkan kebijakan tersebut, menandakan adanya sinyal ketidaksepahaman dari pusat terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi.
“Warga kami mayoritas adalah petani, nelayan, dan buruh. Kehidupan sehari-hari sudah sangat sulit, ditambah krisis BBM yang tak kunjung selesai, kini harus dipaksa menanggung beban pajak yang melonjak tajam,” ujar ketua LSM Kabarindo, seorang warga yang selama ini aktif mengadvokasi kebijakan pro-rakyat di Bengkulu.
Kondisi krisis BBM yang terus terjadi di berbagai kabupaten dan kota dalam Provinsi Bengkulu semakin memperburuk keadaan. Banyak nelayan tak bisa melaut, petani kesulitan mengolah lahan, dan aktivitas distribusi barang menjadi terhambat. Di saat warga menjerit, pemerintah provinsi justru menambah beban melalui kebijakan opsen pajak yang dinilai tidak berpihak pada kondisi riil di lapangan.
Sebagai informasi, opsen pajak merupakan pungutan tambahan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Namun, tidak semua daerah langsung menerapkannya. Bengkulu termasuk salah satu provinsi yang langsung menaikkan opsen pajak secara signifikan hingga 66 persen—angka tertinggi dari ketentuan maksimal.
“Bengkulu ini daerah rawan bencana, rawan korupsi, dan masih tertinggal dibanding daerah lain. Kita pernah masuk 10 besar daerah termiskin di Indonesia. Jadi sangat tidak logis bila dipaksakan mengikuti pola opsen seperti daerah maju,” lanjut Ketua LSM Kabarindo.
Warga berharap agar Gubernur Bengkulu mencabut atau setidaknya menunda penerapan kenaikan opsen pajak hingga kondisi ekonomi masyarakat membaik. Apalagi saat ini berbagai masalah sedang mendera Bengkulu, seperti:
Kelangkaan dan krisis BBM di pelosok desa dan pesisir, membuat banyak nelayan dan petani lumpuh total aktivitasnya.
Maraknya dugaan kasus korupsi di tingkat pemerintah daerah, yang kian menurunkan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana publik.
Infrastruktur yang masih tertinggal dan akses jalan rusak parah di berbagai wilayah, menyebabkan biaya logistik naik tajam.
Letak geografis Bengkulu yang rawan bencana, terutama gempa bumi, menambah beban psikologis dan risiko ekonomi warga.
Gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, LSM, hingga tokoh daerah terus bermunculan, meminta Gubernur tidak tutup mata terhadap penderitaan rakyat. Jika tidak ada respons konkret dari Pemprov, aksi massa besar-besaran dan desakan hukum atas kebijakan yang dinilai zalim ini tak bisa dihindari.
“Masyarakat sudah bersabar terlalu lama. Jika suara mereka terus diabaikan, kami siap turun ke jalan untuk menuntut keadilan fiskal bagi rakyat Bengkulu,” tegas salah satu mahasiswa dari aliansi kampus yang hadir dalam dialog bersama Wapres.
Pemerintah pusat diharapkan turun tangan dan meninjau ulang penerapan opsen pajak di Bengkulu agar lebih adil, proporsional, dan berpihak pada kondisi nyata masyarakat. (Wen*/)
