Kabarindo24jam, Jakarta – Melawan Mulyono hari ini bukan hanya soal politik, tapi juga taruhan nyawa dan kebebasan. Hasto menjadi bukti hidupnya. Karena sikapnya yang berseberangan, ia tiba-tiba ditarik KPK ke dalam pusaran kasus yang belum jelas ujungnya. Tuduhan suap dan menghalangi penyidikan yang diarahkan kepadanya terbukti rapuh. Jaksa di persidangan belum bisa menunjukkan bukti konkret. Yang tampak justru sebuah lembaga antirasuah yang kehilangan arah dan keberanian.
Di sisi berlawanan, Budi Arie Setiadi—mantan Menkominfo yang kini duduk nyaman sebagai Menteri Koperasi—melenggang bebas. Padahal dalam surat dakwaan resmi bernomor PDM-32/JKTSL/Eku.2/02/2025, disebut jelas keterlibatannya dalam skandal judi online, bahkan disebut mendapat jatah 50% dari keuntungan haram itu. Tapi anehnya, alih-alih diperiksa, ia justru menyalahkan PDIP dan melempar opini murahan ke publik.
“Ini bukan soal sekadar pelanggaran hukum, ini adalah penghianatan moral oleh negara terhadap keadilan rakyat,” ujar M. Afthon Lubbi, Kyai Muda NU. Ia menegaskan bahwa hukum yang hanya tajam ke mereka yang bersuara kritis, dan tumpul ke mereka yang menjilat kekuasaan, hanyalah kedok untuk menutupi kebusukan sistem.
Bagaimana mungkin seorang menteri yang seharusnya memberantas judi online malah diduga menjadi bagian dari mesin kejahatannya? Ini bukan sekadar cacat moral, tapi kriminalitas berat yang menginjak-injak kepercayaan rakyat. Judi online telah merampas uang, menghancurkan keluarga, bahkan merenggut nyawa. Tapi pelaku utamanya justru dilindungi, dibungkus jabatan, dan dibiarkan tersenyum di hadapan media.
Lalu apa yang dilakukan penegak hukum kita? KPK diam, Kejaksaan pura-pura buta, dan Polri membisu. Ini bukan kelalaian, ini adalah pembiaran yang disengaja. Sebuah sistem hukum yang telah rusak dari dalam.
Jika hukum hanya menjadi alat politik, maka rakyat harus sadar bahwa saat ini kita sedang hidup dalam negara sandiwara. Hasto adalah korban, bukan karena bersalah, tapi karena berani. Budi Arie adalah simbol impunitas, bukan karena benar, tapi karena tahu harus menjilat ke mana.
Rakyat harus menuntut lebih. Bukan hanya keadilan untuk Hasto, tapi juga peradilan untuk Budi Arie. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa hukum di negeri ini bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk melanggengkan kuasa.(LS*/)
