KabarIndo24Jam.com | Jakarta – Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025). Rapat bertajuk “Polisi Militer TNI yang Profesional dan Responsif dalam Menegakkan Hukum dan Tata Tertib di Lingkungan TNI Menuju TNI Prima dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju” itu dibuka langsung oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon.
Letjend Richard yang mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, berpesan ke depannya prajurit POM TNI harus mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi. “Prajurit POM TNI harus mampu beradaptasi dan bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum berbasis teknologi,” ujarnya.
Ia pun mengimbau para prajurit POM TNI untuk selalu berlaku profesional dan tetap menjaga marwahnya. Sebab menurutnya, POM TNI dapat menjadi ujung tombak institusi TNI di hadapan masyarakat. Oleh karenanya, Richard mengatakan koordinasi antarsatuan POM TNI sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI.
“POM TNI juga menjadi ujung tombak dalam menjaga marwah dan profesionalisme prajurit di mata masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi antar POM TNI menjadi kebutuhan mutlak untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas pokok TNI,” ucap Richard.
Selain itu, Richard menekankan pentingnya bagi POM TNI untuk melakukan evaluasi sistem dan mekanisme kerjanya. Termasuk dengan melakukan peningkatkan kualitas SDM hingga perbaikan pola-pola operasi di lapangan.
“Saya tekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem dan mekanisme kerja POM TNI termasuk peningkatan kualitas SDM, sistem hubungan kerja, dan pola-pola operasi gabungan di lapangan,” tegas mantan Komandan Komando Operasi Pasukan Khusus TNI ini.
Sementara itu, Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menyampaikan, kegiatan Rakornis ini salah satunya ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja POM TNI selama tahun 2024 lalu.
Dijelaskan olehnya, evaluasi tersebut dilakukan terhadap pelaksanaan program kerja Operasi Penegakan (Gaktib), Operasi Yustisi, maupun penanganan perkara anggota TNI. “[Evaluasi dilakukan] baik dalam pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi, maupun terhadap penanganan perkara-perkara tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI,” jelasnya.
Selain itu, Rakornis ini juga bertujuan untuk menjalin sinergitas antar institusi POM TNI yang dimilih oleh setiap angkatan, baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), maupun Angkatan Udara (AU). Sinergitas juga diharapkan terjalin secara baik dengan berbagai institusi penegak hukum lainnya, seperti Polri dan juga Kejaksaan.
“Di samping itu, tujuannya adalah untuk menjalin koordinasi, komunikasi, sinergitas antar POM Angkatan, kemudian dengan instansi terkait sebagai penegak hukum, dari Propam [Polri], dari Kejaksaan, dalam rangka untuk mewujudkan TNI yang prima,” papar Mayjen Yusri.
Dia menambahkan, POM TNI akan selalu transparan dan akuntabel dalam menyampaikan informasi terkait kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI. “Saya yakinkan bahwa kita tidak pernah menutup-nutupi suatu perkara, semuanya terbuka,” katanya.
Yusri mencontohkan bahwa persidangan-persidangan dengan terdakwa prajurit TNI pada akhir-akhir ini digelar secara terbuka, termasuk persidangan kasus yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Laut beberapa waktu lalu. Dengan keterbukaan itu, Danpuspom berharap masyarakat tetap mempercayai institusi militer, khususnya Polisi Militer TNI.
Pada kesempatan tersebut, Yusri juga menyebutkan pentingnya peran media dalam mendeteksi awal berbagai pelanggaran. “Karena yang paling tahu duluan ini biasanya dari media. Jadi kita akan selalu koordinasi, komunikasi dengan media maupun stakeholder yang lain, dari Propam, dari Kejaksaan terkait kejadian-kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI,” imbuhnya. (Adul/*)
