TIMIKA — Semakin panasnya kondisi politik dan keamanan di wilayah Provinsi Papua beberapa pekan terakhir ini, membuat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus turun gunung dan berkunjung secara khusus ke daerah tersebut pada Jumat (7/5/2021).
Kedua pemimpin institusi pertahanan dan keamanan negara menggelar rangkaian pertemuan di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, selama hampir lima jam. Diantaranya, pertemuan tertutup dengan Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan unsur pimpinan seluruh Satuan Tugas TNI/Polri di Papua.
Selain itu, kedua perwira tinggi bintang empat itu juga melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, akademisi dan Komnas HAM guna berdiskusi dan menyelaraskan persepsi terkait penanganan konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka.
Namun demikian, selesai pertemuan tersebut, baik Panglima TNI maupun Kapolri tidak memberi keterangan pers kepada awak media yang sudah menunggu di luar gedung pertemuan. Hanya Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri yang memberikan penjelasan resmi.
Putra Papua berpangkat bintang dua ini mengungkapkan, bahwa kedatangan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo Sigit ke Papua memang untuk membahas penanganan KKB, diantaranya terkait strategi operasi keamanan dan berdialog sekaligus diskusi dengan tokoh masyarakat juga unsur Komnas HAM.
“Panglima TNI dan Kapolri memberi arahan untuk penanganan dan penegakan hukum di Papua sekaligus untuk melihat sejauh mana Satgas Nemangkawi bertindak dan bagaimana konsep penanganan berikutnya,” paparnya.
Kapolda mengakui nantinya akan ada pola baru terkait penanganan KKB. Hanya saja, ia tidak merinci pola seperti apa yang akan dipakai. “Tentunya pola penanganan itu masih menunggu petunjuk dari Mabes Polri, mudah-mudahan minggu depan sudah keluar, kita lakukan penyesuaian,” katanya.
Mantan Wakil Kapolda Papua ini juga memastikan proses penindakan KKB akan di bawah satuan kewilayahan. “Pola tindak tetap sama, tapi dari yang tadinya dari pusat itu akan diserahkan ke (satuan) kewilayahan, yaitu Polda dan Kodam,” ucap Fakhiri.
Terkait pertemuan dengan tokoh masyarakat, akademisi dan Komnas HAM, Fakhiri menyebut hal tersebut lebih untuk meminta saran bagaimana cara terbaik menangani KKB. Panglima TNI dan Kapolri, sambung Fakhiri, ingin lebih berhati-hati agar masalah yang ada bisa selesai tanpa menyisakan dendam.
“Koordinasi dengan akademisi, Komnas HAM dan tokoh masyarakat itu semua integral karena kita perlu saran dan masukan untuk melakukan tindakan yang pas. Ini sedang berproses, tentu Kapolri dan Panglima TNI berhati-hati melaksanakan hal itu,” imbuh Fakhiri. (***/Louis)
