Kabarindo24jam.com | Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah khusus untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, skema tersebut mencakup penanganan pada masa tanggap darurat hingga fase pemulihan jangka panjang.
Pada tahap awal tanggap darurat, pemerintah akan menyederhanakan kurikulum menjadi kompetensi minimum yang esensial. Fokus pembelajaran diarahkan pada penguatan literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta pemahaman mitigasi bencana. “Pada masa tanggap darurat, kurikulum tidak bisa dijalankan secara normal. Kita sederhanakan menjadi kompetensi esensial, yang penting anak-anak tetap belajar, merasa aman, dan nyaman,” ujar Abdul Mu’ti, seperti dikutip dari Youtube BNPB dan dilansir RRI, Rabu (31/12/2025).
Abdul Mu’ti menjelaskan, pembelajaran pada fase awal pascabencana akan berlangsung secara sangat adaptif dan fleksibel. Pemerintah juga menyiapkan bahan belajar darurat, sementara asesmen dibuat sesederhana mungkin dengan menitikberatkan pada kehadiran dan kondisi siswa. “Tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks. Fokus kita pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid,” katanya.
Seiring proses perbaikan dan pembangunan kembali sekolah, pemerintah akan menerapkan kurikulum adaptif berbasis krisis. Pendidikan mitigasi bencana akan diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan, disertai program pemulihan pembelajaran. “Pembelajaran tetap fleksibel, bisa blended atau hybrid jika memungkinkan, dengan jadwal yang menyesuaikan kondisi siswa, termasuk yang masih mengungsi,” jelas Abdul Mu’ti. Pada fase transisi ini, pengelompokan murid dan sistem asesmen juga disesuaikan dengan capaian belajar masing-masing.
Mendikdasmen pun mengungkapkan pihaknya telah menggelontorkan anggaran Rp 25,915 miliar untuk menangani satuan pendidikan yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera berupa dana operasional.
“Kami sudah memberikan bantuan untuk sekolah terdampak bencana, seluruhnya ada Rp 25,915 miliar,” ujarnya.
Dalam penanganan awal, menurut Mu’ti, Kemendikdasmen menyalurkan berbagai sarana pendidikan darurat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak. “Kita memberikan bantuan school kit, untuk di Aceh kita memberikan bantuan 15.500 paket, kemudian di Sumatera Barat 5.000 paket, Sumatera Utara 6.500 paket, jumlah total 27.000 paket,” ucapnya.
Selain school kit, lanjut Mu’ti, pemerintah juga menyediakan tenda dan ruang kelas darurat untuk menggantikan ruang belajar yang rusak akibat bencana.
“Kemudian tenda 78 di Aceh, 22 di Sumatera Barat dan 47 di Sumatera Utara, total 147 Tenda. Kemudian ruang kelas darurat ada 100 di Aceh, kemudian Sumatera Barat 30 Sumatera Utara 30 dan total 160 ruang kelas darurat,” terang dia.
Di sisi lain, dukungan terhadap pemulihan pendidikan juga datang dari Polri. Kepolisian menyalurkan bantuan bagi anak-anak terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, berupa tas dan alat tulis 200 set, seragam SD dan SMP masing-masing 200 setel, sepatu 400 pasang, serta 200 paket tas bingkisan anak. “Kebutuhan sekolah dan pendidikan adalah salah satu fokus kami, karena banyak alat dan perlengkapan sekolah anak-anak yang rusak akibat bencana. Kebutuhan tersebut menjadi perhatian untuk dipenuhi, sehingga anak-anak bisa memiliki perlengkapan dan kebutuhan sekolahnya,” ujar Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. (Man*/)
