Kabarindo24jam.com | Cibinong – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor DR. Rusliandy, mengungkapkan bahwa proses kenaikan angka rata-rata lama sekolah (RLS) tidak bisa instan dilakukan atau dicapai, mengingat kondisi saat ini faktualnya baru mencapai 8,39 tahun atau setara dengan siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama).
Hal itu, kata Rusliandy, dikarenakan batas anak dalam menempuh pendidikan selama 12 tahun belum terhitung di data Badan Pusat Statistik (BPS). “Penangan angka rata-rata lama sekolah itu tidak bisa instan. Jadi yang belum pendidikan 9 tahun dan pendidikan belum 11 hingga 13 tahun itu belum terhitung di BPS karena harus minimal 25 tahun ke atas,” kata Rusliandy kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).
Karenanya, Rusliandy yang pernah menjabat Camat Cibinong ini, menyimpulkan bahwa penanganan untuk menaikan angka RLS itu memerlukan waktu cukup lama atau hingga usia anak lulus SMA (Sekolah Menengah Akhir) sederajat.
“Tentu saja angka RLS atau anak putus sekolah ini beririsan dan harus dilakukan secara masif. Cuma tidak bisa dirasakan secara instan dan kalau dilihat angkanya 0,03 poin rata-rata, kalau tidak ya 0,04 maksimalnya,” ucapnya.
Meski demikian, Rusliandy memastikan, akan terus berupaya melalui kesetaraan-kesetaraan di lapangan, agar kenaikan angka RLS dapat lebih maksimal lagi, termasuk penanganan ATS (anak tidak sekolah) di Tahun 2025.
“Sekarang kita sedang membuat surat edaran, jadi surat edaran kita akan berkolaborasi dengan kecamatan dan desa. Dan ini sudah kita lakukan, salah satunya di Kecamatan Kemang. Dan kita harap dalam dengan cara ini bisa menekan angka ATS dan memastikan angka RLS di Kabupaten Bogor Tahun ini dapat optimal,” imbuh Rusliandy.
Sebelumnya diketahui, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengaku akan melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi rendahnya angka RLS di Kabupaten Bogor. ”Memang banyak yang harus kami kejar dan selesaikan. Dari sisi infrastruktur pun kami akui masih banyak kekurangan,” kata Rudy, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Cibinong, baru-baru lalu.
Bupati Rudy memastikan Pemkab Bogor akan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kabupaten Bogor akan segera memiliki cetak biru (blue print) pendidikan untuk lima tahun ke depan. Salah satunya, membuat sekolah percontohan di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
”Tapi mungkin pada 2025 ini, kita prioritaskan di tingkat SD terlebih dahulu. Nanti kita akan tunjukkan pada seluruh masyarakat bagaimana standardisasi SD dan SMP percontohan, dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia para pengajarnya,” ujarnya.
Menurut Rudy, kurikulumnya akan mengikuti kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Akan tetapi, akan ada tambahan-tambahan muatan lokal. Dari sisi infrastruktur, ia pun memastikan SD negeri walaupun gratis, kualitasnya tidak kalah dan bahkan lebih baik daripada sekolah-sekolah berbayar yang mahal. (Cky/*)
