Kabarindo24jam.com | Cibinong -Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sangat siap melaksanakan sinergi lintas pemerintahan demi suksesnya Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor, dan secara luas di Jawa Barat. Sebab program MBG ini merupakan bagian dari visi Asta Cita Presiden untuk Indonesia Emas 2045.
Sekda Ajat menegaskan bahwa program MBG merupakan program pemerintah pusat yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari level pusat hingga pemerintah daerah dan desa.
“Ini bukan pekerjaan satu lembaga, tetapi pekerjaan kita semua. Keputusan Presiden Nomor 115 telah menegaskan bahwa MBG adalah tanggung jawab bersama, dengan BGN sebagai penanggung jawab utama,” ucap Sekda Ajat dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (19/12/2025).
Komandan birokrat Pemkab Bogor ini melanjutkan, meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan MBG, keberhasilan program ini tidak dapat dilepaskan dari peran aktif gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dinas, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
“Apabila program MBG dijalankan secara kolaboratif, maka akan mampu melahirkan gerakan ekonomi rakyat. Masyarakat didorong untuk terlibat langsung dalam penyediaan bahan pangan, seperti menanam sayuran dan buah-buahan, membudidayakan ikan, serta beternak ayam,” kata Sekda.
Sebelumnya, Sekda Ajat Jatnika menghadiri Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, serta percepatan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada SPPG di Jawa Barat, di Bandung, Rabu (17/12). Hadir dalam kegiatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya membangun kerja sama yang erat dalam pelaksanaan program MBG sebagai program bersama lintas tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
“Program MBG harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi peningkatan kualitas kesehatan, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, serta upaya mewujudkan rasa keadilan sosial,” tandas Dedi Mulyadi. (Cok)
