KabarIndo24Jam. Com | Cibinong – Di saat libur panjang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menggelar ekspose Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2024 di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (12/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses audit rutin yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Rudy Susmanto menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat. “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencerminkan kinerja tata kelola keuangan kita bersama,” ucap Rudy.
“Hari ini merupakan pemeriksaan pertama di masa kepemimpinan saya dan Wakil Bupati Ade Ruhandi. Kami sangat menyadari pentingnya momentum ini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemkab Bogor,” sambung Rudy dalam keterangannya dikutip, Rabu (14/5/25).
Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan panjang Kabupaten Bogor dalam pengelolaan keuangan daerah telah melalui berbagai fase, termasuk pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terakhir pada tahun 2020. Namun dalam empat tahun terakhir (2021–2024), Kabupaten Bogor hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Ini adalah momentum bersama. Kita ingin kembali meraih predikat WTP, tapi dengan cara yang benar, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Dua hari terakhir proses pemeriksaan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tambah Bupati Rudy.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak bisa dicapai hanya oleh pimpinan daerah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh unsur birokrasi, termasuk SKPD, BUMD, para camat, lurah, dan kepala desa.
“Kami ingin Pemkab Bogor ke depan berjalan dengan sehat, menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Saya dan Pak Ade Ruhandi tidak bisa membangun sendiri. Kita butuh dukungan dari seluruh pihak, terutama dari internal pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap hasil pemeriksaan BPK kali ini menjadi titik awal yang baik untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat dan opini WTP dari BPK.
Sebelumnya, Kabupaten Bogor sempat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2020. Penurunan kualitas atau standar laporan keuangan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintahan Rudy dan Jaro Ade untuk menegaskan arah perubahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab.
Dikutip dari Instagram @kutaudayawangsa, pemeriksaan LKPD kali ini dipandang sebagai kesempatan untuk menunjukkan komitmen terhadap perbaikan sistem pengelolaan anggaran daerah. Sehingga, seluruh jajaran perangkat daerah didorong untuk memanfaatkan proses ini sebagai langkah awal membangun kepercayaan publik yang lebih kuat.
Bupati Rudy pun secara khusus menekankan pada pemenuhan standar akuntabilitas serta pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Dengan semangat baru dan kerja kolaboratif antarlembaga, Kabupaten Bogor diarahkan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas.
Pemkab Bogor berfokus pada perbaikan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan pengawasan internal yang lebih ketat untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperkuat pondasi pembangunan daerah. (Cok/*)
