Kabarindo24jam.com | Cibinong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berupaya memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, ratusan kepala desa se-Kabupaten Bogor digembleng dengan mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Cibinong, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini digelar Pemkab Bogor bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat yang dibuka oleh Asisten Administrasi (Asmin) Ade Jaya Munadi yang mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto.
“Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bogor,” ujarnya seraya menambahkan Pemkab Bogor berkomitmen terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola keuangan desa secara profesional.
“Pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting karena APBD merupakan amanah dari masyarakat. Dana tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel agar berdampak nyata terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan,” kata Ade.
Mantan Inspektur Daerah ini menjelaskan Kabupaten Bogor memiliki 416 desa dan 19 kelurahan yang tersebar di 40 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa. “Untuk mendukung pembangunan desa, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran dalam postur APBD sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan desa,” ucapnya.
Ade pun menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan perangkatnya yang telah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di wilayah masing-masing.
“Saat ini, Kabupaten Bogor mencatat capaian positif dalam Indeks Desa Membangun (IDM), dengan 206 desa berstatus mandiri, 208 desa maju, dan 2 desa berkembang,” tuturnya. Selain itu, Pemkab Bogor juga tengah mendorong reaktivasi 179 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum aktif, agar seluruh 416 desa memiliki BUMDes aktif.
“Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pembangunan desa yang berkelanjutan, kita optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ade yang pernah menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sementara itu, Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) II Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Marsudi, menyampaikan bahwa kegiatan workshop ini merupakan bagian dari agenda prioritas pengawasan dan pembinaan BPKP dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa.
“Melalui workshop ini, kami berharap dapat mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa yang transparan serta akuntabel sehingga mencegah korupsi. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah fondasi penting untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan,” ujar Marsudi.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan desa dalam pengelolaan keuangan, serta mendorong pemerintah desa melakukan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan. (Adul/*)
