Kabarindo24jam.com | Cibinong -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Terintegrasi Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Ruang Serbaguna Sekretariat Daerah (Setda) komplek perkantoran Pemkab Bogor – Cibinong, Kamis (12/2/2026).
Dalam forum tersebut mengemuka ihwal prioritas Pembangunan 2027 yang terdapat empat pilar prioritas yakni Pelayanan Publik, Ekonomi Lokal melalui Pengembangan pusat ekonomi baru yang terintegrasi di berbagai wilayah, Infrastruktur Dasar serta Layanan Inklusif melalui Penguatan perlindungan sosial dan layanan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Terkuat juga program Strategis dan Infrastruktur yang telah dicanangkan, di antaranya pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 (Bojonggede – Sentul Selatan), pembangunan Terminal Tipe C, serta pengembangan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP Negeri dan pembangunan hutan kota.
Dalam kaitan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan terintegrasi dalam forum pembahasan rancangan awal program pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dua tahun ke depan.
“Bagi Pemkab Bogor, kegiatan hari ini sangat penting. Fail to plan, plan to fail. Jika kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Karena itu, forum ini menjadi ruang strategis, seluruh stakeholder hadir untuk merancang langkah ke depan,” ujar Sekda Ajat dalam keterangan persnya yang dikutip, Jumat (13/2/2026).
Ia lantas mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir, termasuk para tokoh agama dan berbagai unsur pemangku kepentingan. Ia menyebut, kehadiran seluruh elemen tersebut menjadi energi positif dalam menyusun perencanaan yang lebih baik, meski di tengah kesibukan pelaksanaan program dan pemeriksaan yang sedang berjalan.
Sekda Ajat Jatnika juga menyampaikan pesan Bupati Bogor bahwa persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, Pemkab Bogor terus berikhtiar menurunkannya hingga mendekati nol, selaras dengan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Ia menambahkan, terkait Pengangguran terbuka (TPT), terus ditekan melalui pelaksanaan program padat karya. Program ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, khususnya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Selain itu, bantuan keuangan desa juga ditingkatkan agar mampu menjadi penggerak ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat.
Adapun terkait program infrastruktur, bukan sekadar perbaikan fisik. Secara filosofis, ini membuka akses distribusi barang dan orang, memudahkan masyarakat bekerja, bersekolah, dan beraktivitas ekonomi. “Ini mungkin tidak langsung menyasar pengangguran secara spesifik, tetapi sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sekda Ajat kemudian mengemukakan bahwa Bupati Bogor menginginkan adanya program terintegrasi antar perangkat daerah. Misalnya, Dispora menyelenggarakan pelatihan, Disdagin menyiapkan peralatan, Dinas Koperasi membantu pemasaran, serta BUMD perbankan mendukung pembiayaan. Integrasi ini ditargetkan mulai berjalan optimal pada 2026.
Selanjutnya, dalam aspek kewilayahan, Pemkab Bogor juga fokus mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah Tengah, Timur, dan Barat. Dimana, wilayah Barat akan didorong percepatan pengembangannya, wilayah Timur diarahkan pada pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, dan wilayah Tengah difokuskan pada pengendalian, terutama di kawasan hulu dan daerah aliran sungai seperti DAS Ciliwung.
Selain itu, Sekda Ajat juga menyebutkan bahwa Kabupaten Bogor merupakan daerah rawan bencana. Oleh karena itu, aspek kebencanaan menjadi perhatian utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Berbagai wilayah dengan potensi gerakan tanah dan risiko bencana lainnya terus dipetakan dan diintervensi kebijakannya.
Hal itu seiring dengan upaya peningkatan indeks kebencanaan yang menunjukkan tren perbaikan. “Bogor adalah daerah bencana, itu tidak bisa kita lupakan. Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan aspek mitigasi dan ketahanan bencana,” imbuh Ajat. (Cok/*)
