KUALA LUMPUR – Pemimpin gerakan oposisi Malaysia yang juga mantan Wakil Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa pemerintahan Perikatan Nasional telah kehilangan legitimasinya karena Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak lagi mendapat dukungan mayoritas parlemen.
Dia mengklaim bahwa sebanyak 107 anggota parlemen oposisi dan beberapa anggota parlemen pemerintah telah menarik dukungan untuk Perdana Menteri yang sebelumnya bertentangan dengan Raja Malaysia atau Yang di Pertuan Agong dalam kebijakan penanganan Covid-19.
“Kami menyatakan sikap bahwa pemerintahan telah kehilangan legitimasinya dan tidak dapat terus memerintah. Kedua, mereka telah melanggar Konstitusi. Ketiga, melarang anggota parlemen menjalankan tugasnya dan jelas-jelas melanggar perintah Yang di-Pertuan Agong,” katanya di hadapan anggota parlemen oposisi di Dataran Merdeka, Senin (2/8/2021).
“Jadi, kita di sini setidaknya sebagai warga negara yang taat pada Yang di-Pertuan Agong dan tunduk pada Konstitusi dan membela nasib rakyat,” tambah Anwar yang juga pemimpin utama Partai Keadilan Rakyat.
Menurut Anwar, pemerintah kehilangan dukungan dan gagal menjalankan tugasnya tetapi tetap mempertahankan kekuasaan. “Beberapa anggota parlemen telah menulis kepada Ketua (Dewan Rakyat) menunjukkan bahwa pemerintah Muhyiddin telah kehilangan suara,” tegasnya.
“Ini adalah cara mereka melanggar Konstitusi untuk menjauh dari keputusan oposisi di Parlemen,” ujar Anwar yang bersama mantan Perdana Menteri Mahatir Mohammad dilarang masuk ke gedung parlemen oleh Polisi.
Pertemuan parlemen khusus yang rencananya digelar hari ini ditunda karena sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat terinfeksi Covid-19. Namun anggota parlemen oposisi bersikeras untuk berkumpul dan mereka tidak setuju sidang ditangguhkan.
Adapun Partai Pejuang, partai bentukan Mahathir Mohamad, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi parlementer dan mengolok-olok keputusan raja. Partai Pejuang menyerukan perdana menteri dan kabinet mengambil jalan yang terhormat dan segera mundur dari jabatan mereka.
“Krisis politik yang berkelanjutan hanya dapat berakhir dengan cara ini dan perhatian penuh dapat diberikan pada upaya untuk memecahkan krisis kesehatan, ekonomi dan sosial yang melanda negara ini,” menurut pernyataan itu.
Partai oposisi makin kuat meminta Muhyiddin Yassin mengundurkan diri minggu ini setelah Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah, mengeluarkan teguran. Raja menegus karena pemerintah mencabut Undang-undang Darurat Nasional Covid-19 yang berlaku sejak Januari tanpa persetujuan raja.
Raja sempat meminta pencabutan darurat nasional terkait penanganan pandemi untuk diperdebatkan di parlemen, namun pemerintah Muhyiddin Yassin mengatakan itu tidak perlu, sehingga terjadi ketegangan politik. (***/Cok)
