Kabarindo24jam.com | Cibinong – Bogor Media Siber Network (BMSN) memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dengan menggelar acara refleksi dan diskusi kebangsaan di Cibinong Senin (9/2/2026), yang diikuti oleh anggota BMSN serta pelaku usaha pers yang tergabung dalam jaringan media tersebut.
Mengusung tema nasional “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, peringatan HPN 2026 ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng dan dialog intelektual yang membahas peran strategis pers di tengah dinamika demokrasi dan disrupsi digital.
Ketua BMSN, Sofwan Ali, menegaskan bahwa konsep pers sehat tidak boleh dimaknai secara sempit sebatas kelengkapan administrasi atau legalitas perusahaan media. Menurutnya, pers yang benar-benar sehat harus berdiri di atas fondasi etika jurnalistik, profesionalisme, independensi redaksi, serta kesejahteraan insan pers.
“Pers yang sehat adalah pers yang berani menjaga marwahnya. Ia tidak tunduk pada tekanan kekuasaan maupun kepentingan modal, dan konsisten mengabdi pada kepentingan publik. Ketika integritas runtuh, kepercayaan masyarakat pun ikut hilang,” ujar Sofwan.
Ia menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, pers memiliki peran strategis sebagai pengawas sosial. Fungsi kontrol tersebut, kata dia, harus dijalankan secara objektif, berbasis data, dan berpijak pada nilai keadilan sosial. “Kritik yang disampaikan pers adalah bagian dari mekanisme koreksi demokrasi, bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Pembina BMSN, Nurofik, menekankan bahwa kesejahteraan jurnalis merupakan syarat mutlak bagi lahirnya jurnalisme berkualitas. Ia menyebut, perusahaan pers harus membangun tata kelola yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia.
“Sulit mengharapkan jurnalisme berintegritas jika jurnalis hidup dalam ketidakpastian. Kesejahteraan mencakup penghasilan layak, perlindungan kerja, kepastian hukum, pendidikan berkelanjutan, serta ruang pengembangan intelektual,” ungkapnya.
Menurut Nurofik, media merupakan bagian penting dari infrastruktur demokrasi. Karena itu, keberlanjutan perusahaan pers harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah, industri media, maupun masyarakat luas. (Man)





