Kabarindo24jam.com | Jakarta – Mahkamah Konstitusi Thailand resmi memberhentikan PM Paetongtarn Shinawatra pada Jumat (29/8/2025) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etika. Keputusan ini mengakhiri masa jabatannya yang baru berjalan satu tahun dan sekaligus menjadi babak baru dari dinamika politik keluarga Shinawatra yang kerap berbenturan dengan kalangan militer dan elite konservatif selama dua dekade terakhir.
Paetongtarn tercatat sebagai perdana menteri termuda Thailand sekaligus kepala pemerintahan keenam dari lingkaran keluarga atau pendukung Shinawatra yang disingkirkan melalui kudeta maupun intervensi peradilan.
Dalam putusan 6-3, majelis hakim menyebut Paetongtarn telah menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional. Hal itu terkait percakapan telepon yang bocor pada Juni lalu dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, di tengah memanasnya situasi perbatasan kedua negara. Pertempuran sempat pecah beberapa minggu kemudian dan berlangsung selama lima hari.
“Karena hubungan pribadi yang tampak selaras dengan Kamboja, tergugat secara konsisten bersedia mematuhi atau bertindak sesuai dengan kehendak pihak Kamboja,” tulis pernyataan pengadilan yang dikutip dari Reuters.
Meski sempat meminta maaf atas percakapan tersebut dengan alasan ingin mencegah perang, Paetongtarn tetap dianggap telah merusak reputasi negara serta menimbulkan hilangnya kepercayaan publik.
Putri dari mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra itu menjadi pemimpin kelima dalam 17 tahun terakhir yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini membuat Partai Pheu Thai kehilangan posisi tawar dalam koalisi politiknya yang sudah rapuh sejak awal.
Untuk sementara, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai bersama kabinet akan menjalankan roda pemerintahan sampai parlemen menentukan perdana menteri baru. Namun, belum ada batas waktu jelas kapan pemilihan tersebut dilakukan.
Dari lima nama yang memenuhi syarat, hanya Chaikasem Nitisiri dari Pheu Thai yang bisa diusulkan. Mantan jaksa agung berusia 77 tahun itu dinilai minim pengalaman kabinet. Sementara nama lain yang muncul di antaranya Anutin Charnvirakul, serta mantan perdana menteri sekaligus eks-panglima militer Prayuth Chan-ocha, meski ia sudah menyatakan pensiun dari dunia politik.
Pengamat politik dari Universitas Chulalongkorn, Stithorn Thananithichot, menilai kondisi ini bisa memperpanjang ketidakpastian. Menurutnya, mencari konsensus di antara partai-partai politik tidak akan mudah, apalagi Pheu Thai kini berada dalam posisi yang lemah.
Ketidakpastian politik ini muncul di tengah keresahan publik atas stagnasi reformasi serta pertumbuhan ekonomi yang tersendat. Bank sentral Thailand memproyeksikan ekonomi tahun ini hanya tumbuh 2,3 persen, angka yang relatif rendah dibanding negara lain di Asia Tenggara.
(D*/)
