Kabarindo24jam.com | Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa kesuksesan perjalanan reformasi birokrasi (RB) tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk Polri yang berperan sentral sebagai implementing agency dalam RB Tematik Pengentasan Kemiskinan serta Tematik Peningkatan Investasi – Hilirisasi Energi.
Menteri Rini menyebutkan, dalam pelaksanaan program RB Tematik, sering kali muncul potensi gangguan atau kejahatan yang dapat menghambat jalannya program. Ia mencontohkan, dalam upaya mendukung ketahanan pangan, terdapat ancaman seperti mafia pupuk, penipuan, atau pencurian yang merugikan petani.
“Karenanya, Polri diharapkan menjadi benteng terdepan dalam menjamin keamanan dan menindak tegas praktik-praktik ilegal, sehingga implementasi program tematik dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti,” ungkap Rini saat berbicara di Musrenbang Polri 2025 di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Peran Polri dalam mendukung keberhasilan RB Tematik, lanjut Rini, juga mencakup fungsi edukasi dan penyuluhan, pengawasan distribusi dan logistik pangan, serta menjaga stabilitas keamanan. Ia pun menekankan, peran sentral Polri harus dibarengi dengan transformasi berkelanjutan.
Ke depan, transformasi Polri diarahkan sejalan dengan empat elemen strategis utama, yakni grand design kelembagaan, pelayanan publik, sumber daya manusia aparatur, serta transformasi digital. Keempat elemen tersebut saling terintegrasi dalam grand design transformasi Polri.
Transformasi Polri dari pendekatan presisi menuju RB Berdampak, urai Menteri Rini, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi secara menyeluruh. Dimana pendekatan presisi telah memberikan fondasi penting dalam hal respons cepat terhadap permasalahan, intervensi yang tepat sasaran, serta hasil kerja yang terukur.
Apalagi seiring dengan meningkatnya tantangan dan harapan masyarakat, diperlukan lompatan yang lebih sistemik dan berdampak luas. RB Berdampak hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menekankan nilai-nilai dasar birokrasi modern, yakni transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi.
“Ketiga hal ini menjadi pilar utama dalam menciptakan institusi Polri yang tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga responsif, adaptif, dan dipercaya publik,” ujar Rini seraya menyampaikan apresiasi atas capaian Polri.
Adapun Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Polri pada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan berhasil meraih kategori BB (Sangat Baik). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan lalu lintas Polri juga meningkat sebesar 12 persen, dari 84,83 pada 2023 menjadi 94,92 pada 2024.
Kenaikan ini mencerminkan perbaikan nyata dalam kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. “Kami berharap ke depan Polri menjadi bagian dari birokrasi yang terus bertransformasi, berani berinovasi, mengadopsi teknologi, bekerja lintas sektor, serta menjaga integritas. Karena integritas adalah fondasi dari kepercayaan publik,” imbuh Rini.
Tak lupa, Menpan RB juga mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Korps Lalu Lintas Polri lantaran catatan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri di bidang lalu lintas meningkat signifikan. “Kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian khususnya bidang layanan lalu lintas mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam satu tahun terakhir ini. Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi,” pungkas Rini. (Man/*)
