Kabarindo24jam.com | Cibinong -Pengamat Kebijakan Publik sekaligus pendiri LS Vinus, Yusfitriadi, menilai pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa terkesan dipaksakan agar tetap berjalan meski persiapannya belum matang. Karenanya, maka menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk orang tua murid.
“Pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa terkesan dipaksakan agar tetap berjalan meski persiapannya belum matang. Karenanya, maka menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk orang tua murid,” ujar Yusfitriadi dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
”Sebelum Ramadan saja sudah menuai banyak masalah. Sekarang saat Ramadan, terlihat sekali program ini dipaksakan. Padahal konsepnya bagus, tetapi implementasinya justru memicu berbagai persoalan, padahal program yang sejatinya memiliki tujuan mulia ini justru menimbulkan banyak persoalan di lapangan,” imbuh Yusfitriadi.
Menurutnya, program ini berisiko menjadi ‘bancakan’ elite politik lokal. Selain menghamburkan biaya dan merugikan anggaran, gizi yang diberikan pun tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, ia mendesak agar penyaluran MBG di daerah, khususnya di Kabupaten Bogor, mendapatkan sorotan tajam dari publik.
Dikatakan Yus, panggilan akrab Yuswfitriadi, bukan tidak setuju dengan program MBG, tetapi kenyataannya di lapangan sangat acak-asalan. Jangan sampai program pusat yang bagus ini sengaja dibuat bermasalah dalam implementasinya oleh pihak-pihak tertentu.
“Program ini berisiko menjadi “bancakan” elite politik lokal. Selain menghamburkan biaya dan merugikan anggaran, gizi yang diberikan pun tidak memenuhi standar. Penyaluran MBG oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah Kabupaten Bogor terkesan hanya formalitas dan dilakukan secara asal-asalan,” tandasnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, paket MBG di SDN Tunggilis Cileungsi hanya berisi satu butir telur rebus, satu buah jeruk, satu bungkus agar-agar, dan keripik tempe. Sementara itu, paket MBG di SDN Cipayung 02 Cibinong hanya terdiri dari satu kotak susu ukuran 110 ml, roti, dan pisang. Sedang di SDN Bojong Kulur, paket yang dibagikan berupa roti, jeruk, dan kacang.
Salah satu orang tua murid, Rani, mengeluhkan kualitas menu di SDN Tunggili tersebut. Ia mempertanyakan kelayakan paket tersebut untuk disebut sebagai makanan bergizi. Menurutnya, penyaluran MBG di awal Ramadan ini tidak sesuai harapan dan terkesan asal-asalan. Jika dihitung, nilainya tidak sebanding dengan anggaran yang seharusnya.
Sorotan dari para orang tua siswa tentang Program MBG Gratis selama bulan suci Ramadan masalah kandungan gizi. Mereka mempertanyakan kandungan gizi hingga jumlah porsi makanan yang dinilai tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak. Sejumlah orang tua bahkan memposting menu MBG yang diterima anak mereka setiap hari selama Ramadan karena dianggap tidak memenuhi standar gizi.
Salah satu orang tua murid di SDN 2 Cipayung, Yani, mengaku anaknya membawa pulang makanan MBG ke rumah selama bulan puasa. Sebagai ibu rumah tangga, Yani mempertanyakan kandungan gizi dari menu yang disajikan, khususnya gorengan. Kalau saya lihat menunya, ada susu, somay, jeruk, kadang kurma, dan gorengan. Yani mengaku sedikitnya tahu tentang gizi, tapi kalau gorengan kandungan gizinya seperti apa.
Keluhan serupa juga disampaikan orang tua murid di SDN 2 Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Mawar (bukan nama sebenarnya. Mereka menilai menu MBG selama Ramadan terlihat minimalis dan tidak sebanding dengan kebutuhan gizi anak. Satu menu MBG per hari isinya hanya tiga macam, seperti susu, mie, dan pisang. Kalau dihitung, biayanya paling sekitar lima ribu rupiah.
Sementara itu, Sekjen Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Azet Basuni, menilai program MBG yang menyedot anggaran besar tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Menu yang disajikan lebih besar pasak daripada tiang. Artinya, anggaran yang dikucurkan dengan menu yang diterima siswa banyak potongannya. Siswa hanya menerima sekitar 25 persen dari anggaran per porsi.
“Saya juga mengkritik pelaksanaan program yang dinilai hanya mengejar formalitas tanpa memperhatikan kualitas makanan. Yang penting program berjalan, tapi kualitas makanan tidak dijaga, dan saya meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah selatan Kabupaten Bogor, untuk lebih memperhatikan kualitas dan kandungan gizi menu yang dibagikan kepada siswa. Tidak hanya menu, tapi gizinya juga harus diperhatikan,” tegasnya. (Man/*)
