Kabarindo24jam.com | Bogor kota – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor memanfaatkan momentum jelang akhir 2025 untuk membuka ruang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 di Sekretariat PWI Kota Bogor, Senin (22/12/2025), berbagai isu strategis pembangunan Kota Bogor dibahas langsung bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, hingga unsur Forkopimda.
Forum ini diawali dengan doa bersama bagi para korban bencana alam di Sumatera, Aceh, dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Doa dipimpin Ketua MUI Kota Bogor KH Tb Muhidin sebagai bentuk empati dan solidaritas sosial.
Kegiatan tersebut dihadiri lintas unsur, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif serta pimpinan BUMD seperti Perumda Tirta Pakuan dan Perumda Pasar Pakuan Jaya, Ketua PHRI Kota Bogor, kalangan pengusaha, akademisi, aktivis, pengamat hukum Peradi, hingga para jurnalis Bogor Raya.
Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi atau Kang Aldo mengatakan, refleksi akhir tahun merupakan agenda kedua PWI sebagai wadah diskusi publik yang mempertemukan langsung pemangku kebijakan dengan masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi sarana dialog langsung agar publik mengetahui apa saja program yang sudah berjalan dan rencana pembangunan ke depan,” ujarnya.
Menurut Aldo, masih banyak warga yang belum memahami secara detail kinerja Pemkot maupun DPRD. Melalui forum terbuka ini, masyarakat dapat mendengar langsung penjelasan para pemimpin daerah. Tingginya partisipasi warga juga terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk melalui media sosial PWI Kota Bogor.
“Ini menunjukkan kepedulian dan sikap kritis warga. Pertanyaan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkot dan DPRD,” kata dia.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengapresiasi PWI Kota Bogor atas terselenggaranya forum tersebut. Ia menilai kegiatan ini berdampak positif karena menjadi media penyampaian kinerja sembilan bulan masa kepemimpinannya. Dedie juga mengenang awal pelantikannya yang berlangsung di tengah situasi nasional penuh aksi demonstrasi.
“Saat pelantikan saya dan Kang Jenal, situasi nasional sedang ramai demo. Tapi Kota Bogor tetap aman dan kondusif berkat kesiapan aparat,” ujarnya.
Dedie turut menyampaikan terima kasih kepada insan pers yang selama ini mengawal pembangunan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam paparannya, ia menyoroti persoalan transportasi kota, khususnya angkutan kota (angkot) yang masih menjadi keluhan utama warga.
Pemkot Bogor mencatat sekitar 28 ribu aduan terkait angkot, baik melalui sistem pengaduan resmi maupun media sosial. Aduan tersebut mencakup angkot berhenti sembarangan, kondisi kendaraan yang tidak laik jalan, hingga sopir yang tidak patuh aturan.
“Masalah angkot ini memang masih menjadi persoalan kita,” kata Dedie.
Sebagai langkah penertiban, Pemkot berencana menghapus angkot tua pada 2026 sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang batas usia angkot. Ke depan, Pemkot juga merancang kehadiran transportasi massal berbasis trem di pusat kota.
“Dengan hadirnya trem, ke depan tidak akan ada lagi angkot yang beroperasi di tengah kota,” ujar Dedie.
Selain transportasi, Dedie menyinggung pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Pemkot Bogor telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk peninjauan lokasi PSEL di TPA Galuga dan penyediaan lahan di Tanah Sareal. Di sektor pariwisata, ia menilai kontribusi Kebun Raya Bogor terhadap PAD masih belum optimal meski dikunjungi lebih dari satu juta wisatawan per tahun.
Untuk meningkatkan PAD, Pemkot merancang pengembangan eks Pasar dan Plaza Bogor menjadi kawasan park and ride yang dilengkapi kantong parkir dan fasilitas hotel.
“Langkah ini kami ambil untuk meningkatkan PAD Kota Bogor,” tegasnya.
Pada sesi selanjutnya, Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyebut forum refleksi ini sebagai kesempatan bagi DPRD menyampaikan capaian kinerja. Ia mengingat kembali kondisi awal periode jabatannya saat subsidi program BisKita Transpakuan sempat terhenti.
“Setelah Pak Dedie dan Kang Jenal dilantik, program BisKita kembali membaik. Dari dua koridor menjadi empat, dan tahun depan direncanakan enam koridor,” ujarnya.
Adityawarman menegaskan DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menyatakan dukungan terhadap program pembangunan, namun tetap akan memberi kritik jika kebijakan dinilai tidak pro rakyat atau melanggar regulasi.
Dalam sesi tanya jawab, Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Aberta Lahay menyoroti maraknya penginapan tidak berizin yang berdampak pada tingkat okupansi hotel resmi.
“Fenomena ini juga terjadi di daerah lain. Contohnya di Bali, dari tiga juta wisatawan, hanya sekitar satu juta yang menginap di hotel,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyatakan Pemkot akan mengevaluasi keberadaan penginapan non-hotel.
“Rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi penginapan sebenarnya tidak diperbolehkan. Jika lebih dari 10 kamar, harus berizin agar ada kontribusi PAD,” katanya.
Kegiatan refleksi akhir tahun PWI Kota Bogor ditutup dengan penampilan Zals Band, grup musik yang beranggotakan para jurnalis Bogor, menandai berakhirnya forum dialog publik yang berlangsung hangat dan terbuka. (Man*/)
