Kabarindo24jam.com | Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad memastikan pimpinan dan seluruh anggota parlemen akan terus berbenah diri imbas aksi demonstrasi kepada DPR hingga munculnya kericuhan di sejumlah tempat. Reformasi anggota lembaga legislatif ini, sebut Dasco, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Ya kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini. Nah, evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Marani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” kata Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Dasco mengatakan anggota DPR akan belajar dari peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Ia menyebut akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. “Dan tentunya tekad daripada seluruh anggota DPR yang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama,” katanya.
Dasco kemudian menyampaikan permohonan maaf. Dia meminta maaf atas kekeliruan serta kekurangan sebagai wakil rakyat. “Selaku pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” ungkapnya.
Dasco menyadari permintaan maaf saja tak akan cukup. Dia berjanji menjadikan momen ini sebagai perbaikan DPR secara menyeluruh. “Tentunya permintaan maaf kami ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
Selain itu, elite partai Gerindr aini menyebut tunjangan perumahan telah dihentikan sejak 31 Agustus 2025. Dasco mengatakan DPR akan terus melakukan evaluasi menyeluruh. “Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” katanya.
Selain itu, kata dia, DPR melakukan moratorium kunjungan ke luar negeri. Kemudian, DPR juga akan melakukan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri. “Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi-efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri,” ujarnya.
Tak hanya itu, Sufmi Dasco juga menanggapi tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh aktivis hingga influencer di media sosial. Dasco menyebut akan mengumpulkan pimpinan fraksi di DPR untuk membahas hal tersebut.
“Baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ungkapnya.
Diketahui, pada Rabu (3/9/2025), muncul tuntutan rakyat 17+8 yang diunggah oleh sejumlah influencer hingga aktivis. Unggahan ini ramai-ramai di-repost oleh warganet. Tuntutan ini bertuliskan ’17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat’.
Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam. Ada dua bagian tuntutan yang disampaikan. Pertama adalah ’17+8 Tuntutan Rakyat’ dan ’17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu’-‘8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun.
Berikut materi 17+8 Tuntutan Rakyat, Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak, Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran, Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia, Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
Kemudian Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK, Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat, Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis, Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna, Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
Lalu Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi, Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol), Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Selanjutnya, Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran, Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif, Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil, Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor.
Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen dan terakhir Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan. (Cky/*)
